Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menilai pemilihan Kepala Dinas
PU Manggas Rudy Siahaan sudah tepat. Walaupun, Ketua Fraksi Gerindra M.
Sanusi mengatakan pemilihan tersebut keliru mengingat latar belakang
dari Manggas yang dinilai buruk saat di Dinas Pendidikan.
"Menurut saya bener banget itu. Yang penting kerjanya," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa (4/6/2013).
Sebelumnya,
Komisi D DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pekerjaan Umum dipecah menjadi
dua yakni Dinas PU jalan dan Dinas PU air. Pasalnya, anggaran untuk
Dinas PU pada APBD 2013 dialokasikan sekitar Rp 7 triliun yang
berpotensi untuk diselewengkan.
"Persoalan kedua, penyerapan
rendah sekali. Ini kepala dinasnya ngawur. Lalu dana swakelola atau dana
tidak terprediksi atau sewaktu-waktu kurang lebih Rp 300 miliar. Itu
nggak ada nomenklaturnya. Ini sangat dimungkinkan untuk korupsi," ujar
anggota komisi D, Muhamad Sanusi di Gedung DPRD Jakarta, Selasa (4/6/2013).
Menurutnya,
anggaran untuk program dinas PU dikeluarkan sewaktu-waktu. Ketua fraksi
Gerindra ini mencontohkan seperti perbaikan jalan yang berlubang selalu
dilakukan sewaktu-waktu dan hal tersebut membuat adanya proyek.
"Harusnya ga boleh, mereka harus bisa prediksi jalan kapan habis masanya. Anggaran tersebut dikelola sendiri," katanya.
Ia
menilai Gubernur salah memilih Kepala Dinas PU Manggas Rudy Siahaan
dalam hal ini. Sebab, track record Manggas sewaktu menjabat sebagai
kepala bagian sarana dan prasarana Dinas Pendidikan dinilai jelek.
"Menurut
saya, Gubernur salah pilih orang. Track record-nya di Disdik sudah
jelek, makin problem ini. Kita nggak yakin bisa penyerapan 50 persen di
PU. Tahun kemarin masih bisa sampai 60 persen lebih," jelasnya.
Ia
mengaku jika persoalan ini tidak dibereskan maka akan merugikan
gubernur. Sebab, keberhasilan pembangunan tidak akan terlihat jika
penyerapan anggaran rendah. Menurut dia, harusnya kepala dinas PU
memiliki perencanaan.
Sumber :
merdeka.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar