"Menurut saya, Gubernur salah pilih orang. Track record-nya sewaktu dia di Dinas Pendidikan saja sudah jelek, ini semakin menambah problem," kata Sanusi kepada wartawan, Selasa (4/5/2013).
Selain itu, ia juga melihat tidak adanya perkembangan pembangunan di Jakarta. Jalan rusak, kata Sanusi, semakin banyak jumlahnya, dan banjir yang belum tertangani dengan baik. Apabila masalah ini tidak segera dibereskan oleh Jokowi, maka kinerja Jokowi-lah yang akan dipertaruhkan.
"Masak sehari-hari dia tidak paham jangka waktu jalan. Harusnya dia punya perencanaan. Saya ingatkan kepada Kadis PU, masyarakat sekarang sudah pintar. Kalau ada yang meninggal akibat kecelakaan jalan berlubang, Dinas PU bisa dituntut, bisa dipidana. Jadi jangan sampai Pak Gubernur cacat kinerjanya karena Dinas PU," tegas anggota Komisi D DPRD DKI tersebut.
Keberhasilan pembangunan Kota Jakarta, kata dia, dilihat dari jumlah penyerapan anggarannya. Kalau penyerapan anggarannya sangat rendah, maka akan dipertanyakan kinerja Jokowi sebagai Gubernur DKI.
Ia juga tak meyakini penyerapan anggaran Dinas PU dapat mencapai 50 persen. Sebab, Dinas PU DKI memiliki anggaran terbesar di dalam APBD DKI 2013, yaitu mencapai Rp 7 triliun. Namun, hingga memasuki semester II tahun anggaran 2013, penyerapan dinas tersebut belum mencapai 10 persen.
Ia juga menemukan anggaran pos tak terduga sebesar Rp 300 miliar di Dinas PU DKI. "Penyerapannya rendah sekali. Ini kepala dinasnya ngawur. Ini sangat mungkin dikorupsi," kata Sanusi.
Sanusi menjelaskan, potensi korupsi yang bisa terjadi adalah melalui proyek tambal sulam jalan di DKI. Dengan dana tersebut, Dinas PU dapat sewaktu-waktu menjalankan proyek tambal sulam sejumlah jalan berlubang di DKI Jakarta tanpa perencanaan akurat sebelumnya.
Sumber :
kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar