Budaya corat coret biasanya dilakukan oleh anak-anak sekolah. Ulah tangan jahil ini membuat fasilitas umum tampak jorok dan kotor.
Jokowi mendambakan Jakarta lebih cerah dan bersih. Ia meminta pelaku corat coret fasilitas umum dihukum ringan hingga dikenai denda.
Berikut 4 Jurus Mabuk Jokowi Bikin Si Tangan Jahil Kapok Corat Coret:
Hukuman Buat Jera
Corat-coret di fasilitas umum (fasum) alias vandalisme di DKI dinilai lebih sering dilakukan anak-anak sekolah. Untuk itu, Dinas Pendidikan DKI diminta mengajak anak-anak sekolah tak melakukan vandalisme. Pelaku vandalisme juga diminta diberikan hukuman.
"Dinas Pendidikan? Nggak ada? Asisten tolong diperingatkan. SMA, SMK, SMP, sudah 5 lokasi, itu adalah kewajiban dari Dinas (Disdik), mengajak siswanya tidak corat-coret di fasilitas umum," tegas Jokowi.
Hal itu disampaikan Jokowi di hadapan jajaran SKPD di Balai Agung, Balai Kota DKI, Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2013).
Jokowi menambahkan, untuk mendidik dan membuat jera, hendaknya pelaku vandalisme ini dihukum. Karena membuat fasum tampak jorok dan kotor.
"Memang perlu peringatan keras Pak Satpol, harus ada tindakan hukum ringan, agar tidak jadi kebiasaan, kebudayaan di kita. Saya harapkan sebulan lagi kota ini lebih cerah. Sudah dicat," harap dia.
SKPD Gesit Bersih-bersih
Jokowi meminta SKPD bekerja lebih gesit untuk membersihkan lingkungannya. Dari membersihkan coretan vandalisme, mengecat fasilitas umum hingga kantor, merapikan taman hingga penataan pasar.
"Saya berharap kegiatan di Mei, lebih cepat. Masyarakat merasakan kita hadir dan kita bergerak. Tiap hari saya muter seluruh wilayah. Saya lihat sudah ada perubahan secara fisik yang digerakkan camat, dinas, SKPD. Dengan anggaran kita yang besar, menurut saya pergerakan harus segera dikerjakan. Jangan sampai kegiatan di November masih kita kerjakan di tahun ini," papar Jokowi.
Hal itu disampaikan Jokowi di hadapan jajaran SKPD di Balai Agung, Balai Kota DKI, Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2013). Jokowi meminta SKPD gigih mengatasi masalah lingkungan kambuhan di wilayah kerjanya masing-masing.
"Saya minta Dinas dan camat, gini cat, ginikan lagi, cat lagi. Habis dicat tungguin lah sebulan, Pak Satpol. Kalau perlu diambillah, harus diberi pelajaran. Harus tegas, untuk problem-problem riil di lapangan. Dinas Kebersihan sampai di daerah Senen, Terminal Grogol, tempelan spanduk liar,tempelan-tempelan, sedot WC, sampai hapal saya, di semua tempat. Ini bagian Satpol PP. Di protokol-protokol sudah mulai lagi, bersihkan lagi. Ini kuat-kuatan kok," jelas Jokowi sambil presentasi.
Jokowi juga meminta kecamatan dan kelurahan membuat tempat khusus spanduk atau media beriklan khusus. Hal itu agar warga tak lagi menempel iklan liar di fasilitas umum yang tidak pada tempatnya. Pengemis kambuhan di halte busway dan di masjid juga perlu diperhatikan karena kalau dibiarkan, semakin banyak dan bertambah. Masalah terminal bayangan pun tak luput pengamatan.
"Terminal bayangan di Kampung Rambutan, sudah berpuluh tahun didiamkan saja, kemacetan berkilo-kilo. Masalah teknis perlu keseriusan Dishub, Satpol PP. Di Kebon Jeruk juga. Harus didorong dengan jelas, Pasar Rebo juga," jelas Jokowi.
Pengecatan fly over dan pembatas jalan, diharapkan mulai bulan Mei 2013 sudah bisa dikerjakan. Jokowi mencontohkan seperti pembatas jalan di Pasar Genjing, Jalan Raya Bogor, Jalan Tubagus Angke, Jalan Senen Raya bila tidak mampu mengecat, ditutup saja dengan tanaman.
"Saya lihat di beberapa tempat sudah selesai. Ini 10-15 tahun nggak diapa-apain, item semua, corat-coret. Ini sabagian kita yang kecil-kecil, kita kerja detail, kita tutup aja pakai tanaman rambat yang ijo, murah. Pandangan kita jadi ijo. Nggak dicat nggak apa-apa, dikasih pot, tanaman rambat Ini kesannya keras, dari sisi keramahan kotanya nggak kita tayangkan," imbau dia.
Begitupun penataan pasar. Jokowi meminta para SKPD menata lokasi binaan pedagang agar suatu hari tak bau dan becek. Pedagang juga jangan dibebani biaya sewa yang mahal.
Taman-taman kota yang kecil ditata, kemudian ditunggui Satpol PP.
"Beberapa taman sudah ditanami, tapi saya kira belum padat tanamannya. Ngecatnnya selesai, taman masuk, lalu Satpol nunggu, ini kerja terintegrasi. Dalam sebulan-dua bulan sudah mulai selesai. Udah keliatan kota ini akan dirawat. Taman di sekitar Kramat Jati, camat sudah gerak, bagus sekali. Hal-hal kecil tidak harus dinas. Kita ingin kerja detail," papar Jokowi.
"Kan beda, pemerintah hadir, merawat, memelihara atau tidak kan kelihatan. Ini sudah dimulai kampung deret di Tanah Tinggi. Saya harap 3 bulan sudah selesai," harap Jokowi.
Denda Rp 20 Juta
Jokowi mengeluarkan seruan larangan mencorat-coret dan menempel iklan di sarana umum. Bagi warga yang melanggar, terancam denda maksimal Rp 20 juta atau kurungan paling lama 60 hari.
Hal tersebut tertuang dalam Seruan Gubernur Provinsi Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 tahun 2003 tentang Larangan Mencorat-coret, Menulis, Melukis, Menempel Iklan Pada Sarana Umum. Seruan ini dikeluarkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 huruf a Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum untuk menciptakan keindahan, kebersihan, serta ketertiban menuju Jakarta Baru.
Larangan corat-coret ini mencakup fasilitas umum seperti tembok, jembatan penyeberangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya.
Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan tersebut dikenakan ancaman paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit Rp 100 ribu dan paling banyak Rp 20 juta.
Seruan ini dikeluarkan pada 18 April 2013 dan ditandatangani Joko Widodo.
Siswa Berbaju Adat
Pengumuman ujian nasional (UN) tahun ini bakal tampil beda. Jokowi meminta siswa-siswi di Jakarta mengenakan baju adat Nusantara di hari nan mendebarkan itu.
"Kita mulai dari Jakarta. Pas pengumuman sudah diwajibkan pakai baju adat Nusantara. Ada lomba," kata Jokowi saat santap siang di kawasan Jakarta Utara, Jumat (19/4/2013).
Jokowi mengimbau siswa-siswi peserta UN tidak melakukan aksi corat-coret dan mengisi waktu dengan kegiatan yang positif. "Bisa naik gunung, bersih-bersih lingkungan sekolah dan yang paling penting setelah ada kelulusan jangan ada corat-coret baju," wanti-wantinya.
Pria 51 tahun itu mengaku tidak mengantongi laporan yang memberitahukan aksi corat-coret para pelajar di Ibu Kota. "Semuanya baik-baik saja karena di Jakarta dekat dengan sumber semuanya," kata dia.
Jokowi berpendapat UN ke depan sebaiknya didelegasikan ke daerah. Dengan begitu, distribusinya lebih dekat dan daerah lebih menguasai daerahnya.
"Jangan disentralisir didistribusikan daerah lalu dikirim ke sekolah-sekolah. Jadi artinya yang dikirim dari pusat itu hanya soft copy saja. Kirim lalu cetak, bisa selesai," saran Jokowi.
news.detik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar