Masyarakat Jakarta Selatan yang kontra terhadap pembangunan jalur MRT
Layang di wilayah mereka menyatakan bahwa era pemerintahan Gubernur
Joko Widodo sama saja dengan era Gubernur Fauzi Bowo. Hal itu
dikarenakan pembangunan MRT layang adalah ide Foke yang kemudian
dilanjutkan oleh Jokowi.
"Zaman Sutiyoso seluruh jalur MRT
direncanakan bawah tanah semua tapi di era Foke diubah setengahnya jalur
layang. Ini dilanjutkan lagi oleh Jokowi, jadi Jokowi dan Foke sama
saja," ujar salah seorang Koordinator Masyarakat Peduli MRT Win Waluyo
pada Selasa (7/5/2013) di lokasi unjuk rasa.
Win berpendapat,
tujuan pembangunan jalur MRT layang di sepanjang Jalan Sisingamangaraja
hingga Lebak Bulus lebih banyak faktor politis dan cari untung semata.
Sebab, dengan jalur MRT Layang, maka akan ada biaya pembebasan tanah
warga.
"Kalau bawah tanah kan enggak perlu ada lahan yang
dibebaskan, tapi kalau layang kan ada biaya tambahan untuk pembebasan
lahan. Kita sudah sama-sama tahu kan maksudnya. Kami menolak bukan soal
ganti rugi lahan," tegas Win.
Sementara saat Public Hearing
di Balai Kota pada Februari lalu, Jokowi sempat menyatakan bahwa tujuan
pembangunan jalur MRT dalam dua jalur, yaitu bawah tanah dan layang,
bertujuan untuk lebih menghemat anggaran pembangunan. Menurutnya, jika
seluruh jalur MRT dibangun bawah tanah maka anggaran proyek pembangunan
akan naik 3 kali lipat dari biaya yang ada saat ini. Anggaran
pembangunan MRT diperkirakan menelan biaya sekitar Rp 12,5 triliun.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar