Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo diminta menjelaskan hasil evaluasi
program Kartu Jakarta Sehat. DPRD DKI harus meminta pertanggungjawaban
atas sejumlah kasus buruknya penanganan medis.
"Program KJS
adalah program yang sangat populis, namun di sisi yang lain juga membuka
lembaran baru tentang permasalahan pelayanan kesehatan di Jakarta,"
kata Wakil Ketua Komisi IX DPR yang membidangi kesehatan, Nova Riyanti
Yusuf, Senin (11/3/2013).
Nova menuturkan, kasus penolakan pasien
oleh rumah sakit harus dilihat secara obyektif. Alasannya, sarana dan
prasarana pelayanan kesehatan khususnya di Jakarta, belum memadai.
Politikus
Partai Demokrat ini juga mempertanyakan sikap Jokowi yang terkesan
mengancam rumah sakit yang tanpa alasan menolak pasien. "Ancaman seperti
ini akan kontraproduktif karena rumah sakit dan fasilitas pelayanan
kesehatan lainnya, termasuk tenaga dokter, perawat sudah sangat
kewalahan menghadapi gelombang pasien yang melonjak setelah KJS
berlaku," imbuhnya.
Menurut dia, dokter dan tenaga medis di DKI
sudah kewalahan melayani pasien yang jumlahnya dua kali lipat sejak
program KJS diberlakukan. Apalagi program layanan kesehatan bagi warga
kurang mampu ini tidak diimbangi dengan penambahan jumlah tenaga medis
dan sarananya.
"Perlu diminta penjelasan Gubernur bagaimana
evaluasi KJS dan bagaimana rencana beliau untuk memperbaikinya, terutama
dalam kaitannya dengan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan
kesehatan di DKI Jakarta," ujar Nova.
Sumber :
news.deik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar