Jokowi: Masyarakat Senang Berita Sensasional

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), mengatakan, zaman sekarang media memiliki andil yang begitu besar dalam membentuk opini publik. Ia juga menilai berita yang tajam itu sah-sah saja, namun harus tetap mendidik dan sifatnya tidak melukai atau “menusuk”.
“Beritanya boleh mengigit, tapi jangan melukai. Bukan mendidik dengan berdarah-darah,” ujar Jokowi saat berpidato di acara puncak Hari Ulang Tahun Lembaga Kantor Berita Nasional Antara (LKBN Antara) di Auditorium Adhiyana, Wisma Antara, Monas, Jakarta Pusat, Kamis malam (18/12/2014).

Menuju Pemerintahan Jokowi Rasa Mega

Pemerintah mengisyaratkan bakal menerapkan subsidi tetap untuk bahan bakar minyak mulai Januari mendatang. Dengan menetapkan besaran tertentu untuk setiap liter BBM membuat anggaran subsidi pemerintah aman dari gejolak harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah.
"Kami sudah sepakat untuk terapkan subsidi tetap yang akan dikeluarkan pada Januari 2015," kata Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro, Jakarta,Kamis (18/12/2014).

Jokowi : Media Massa Boleh Kritik

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, media massa seharusnya bisa menggerakan atau mengorganisir masyarakat untuk mendapatkan informasi-informasi yang positif tentang situasi dan kondisi negara ini.
Media massa, kata Jokowi, boleh saja mengkritik tajam tetapi harus mendidik masyarakat. Jangan sampai melukai sehingga menyebabkan pihak-pihak yang diberitakan menjadi terluka.

Ketika Ical Cuekin Korban Lapindo

Sekretaris Kabinet Andi Widjojanto mengatakan penjualan aset PT Minarak Lapindo milik keluarga Aburizal Bakrie alias Ical menjadi salah salah satu solusi pemerintah untuk mengganti kerugian akibat lumpur Lapindo. Menurut Andi, Presiden Jokowi sudah memanggil pihak-pihak terkait untuk membahas pilihan penggantian kerugian yang bakal diterapkan pada 2015.
"Ini untuk pencarian solusi yang segera diterapkan di 2015 karena masyarakat sudah delapan tahun menunggu, terlalu lama," kata Andi di Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis, 18 Desember 2014.

Ini Kesalahan Alokasi Anggaran Era SBY yang Amat Repotkan Jokowi

Banyak pihak yang menentang kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menaikkan harga BBM bersubsidi ketika harga minyak dunia justru sedang turun.
Anggota Fraksi Partai NasDem Irma Suryani Chaniago menilai, hal itu semata bukan salah pemerintah saat ini. Menurutnya, kebijakan itu diambil akibat pemerintah sebelumnya tidak cerdas dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ini Kesepakatan Jokowi Talangi Ical Bayar Korban Lapindo

Pembayaran sisa 20 persen lahan di area peta terdampak lumpur Lapindo akhirnya mendapat titik terang setelah Gubernur Jatim Soekarwo bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Presiden di Jakarta, Kamis (18/12/2014).
Pertemuan ini dihadiri Menteri PU Basuki Hadi Muljono, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menseskab Andik Wijayanto, Kepala Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Soelarso dan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah.
Pemerintah menyatakan membayar kemplangan keluarga Aburizal Bakrie (Ical) berupa sisa pelunasan ganti rugi korban terdampak Lumpur Lapindo sebesar Rp 781 miliar yang akan dianggarkan melalui APBNP 2015.

Dihujat FPI Soal Natal, Jokowi Dibela Ketua NU

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menghalalkan umat Islam mengucapkan selamat Natal kepada pemeluk agama Nasrani. "Kalau sebatas ucapan tidak apa-apa," ujar Ketua PBNU, Slamet Effendy Yusuf, ketika dihubungi, Kamis, 18 Desember 2014.
Sebelumnya, Front Pembela Islam mengharamkan ajaran yang memperbolehkan umat Islam memberikan ucapan selamat Natal.

Jokowi Terima Surat Kepercayaan dari 4 Dubes Asing

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima surat-surat kepercayaan (credential) dari duta besar luar biasa berkuasa penuh designate resident dan duta besar disignate non resident untuk Republik Indonesia. Ini adalah pertama kalinya Jokowi menerima credential dari dubes-dubes yang akan bertugas di Indonesia.
Acara digelar di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Kamis (18/12/2014).

Disindir Ogah-ogahan Tenggelamkam Gethek Pencuri Ikan, TNI AL Salahkan MA

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyindir soal eksekusi penenggalaman kapal maling ikan. Panglima Armada Maritim Barat (Armabar), Laksamana Muda Widodo, mengatakan kapal maling ikan yang belum dieksekusi karena belum melalui proses hukum yang incracht.

Jokowi Lantik Orang PPP Sebagai Duta Besar di Libanon

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik Ahmad Chozin Chumaidy sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Lebanon, pada Kamis (18/12/2014). Politisi PPP ini dilantik berdasarkan Keputusan Presiden nomor 124/P/2014.
Di hadapan Jokowi, dia bersumpah secara Islam tidak akan menerima suap dari siapapun selama dia menjabat sebagai duta besar.

Ulang Tahun Ke-70 RI Tak Boleh Lagi Ada Pemadaman

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan tidak ada lagi daerah-daerah di Indonesia yang tidak teraliri listrik. Terutama saat Indonesia menyentuh usia ke-70.
"Presiden Jokowi bilang, ultah RI ke-70 jangan ada lagi wilayah RI yang gelap. Negara tetangga kita terang benderang, masa kita gelap-gelapan," kata Menteri ESDM Sudirman Said di gedung Kementerian ESDM di Jakarta, Kamis (18/12/2014).

Jokowi Minta Hampir 2 Juta TKI Ilegal Dipulangkan

Pelaksana Tugas Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal mengatakan pemerintah akan memulangkan 1,8 juta tenaga kerja ilegal tahun depan. Kebijakan tersebut merupakan perintah Presiden Joko Widodo.
"Salah satu hasil sidang kabinet yaitu memulangkan 1,8 juta TKI ilegal. Tapi kami belum terima instruksi detail kebijakan tersebut," ujar Lalu di Jakarta Pusat, Kamis (18/12/2014).

Hari Ini Jokowi Mulai Benamkan Wajah Ical di Lumpur Lapindo

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini, Kamis, 18 Desember 2014, rencananya menerima Gubernur Jawa Timur Soekarwo (Pak De Karwo) dan Bupati Sidoarjo Saiful Illah. Pertemuan tersebut membahas mekanisme pelunasan ganti rugi warga korban lumpur Lapindo sebesar Rp 781 miliar.

Jokowi Ganti Istilah MP3EI Karena Berbau Politis

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipastikan akan tetap menjalankan program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangun Ekonomi Indonesia (MP3EI). Namun dia telah menginstruksikan agar istilah MP3EI tersebut diganti karena dianggap mengandung muatan politis.
Hal tersebut diungkapkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Luky Eko Wuryanto dalam Seminar Nasional bertajuk 'Infrastruktur Untuk Rakyat; Kembalinya Peran Negara dalam Penyediaan Infrastruktur Dasar di Jakarta, Kamis (18/12/2014).

Ikuti Ajaran Mega, Harga BBM Era Jokowi Naik Turun

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku telah melakukan kajian dengan Kementerian ESDM serta pihak lainnya terkait pemberian subsidi BBM. Dari hasil kajian tersebut, pemerintah sepakat untuk menerapkan subsidi tetap atau fixed subsidy tahun depan.
"Kami sudah sepakat untuk terapkan subsidi tetap yang akan dikeluarkan pada Januari 2015 mendatang," ujar dia dalam konferensi pers di acara Musrenbang, Jakarta, Kamis (18/12/2014).

Di Musrenbangnas, Jokowi Kebanjiran Curhat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dibanjiri curahan hati (curhat) dari perwakilan bupati, wali kota hingga gubernur. Mereka berkeluh kesah mengenai permasalahan yang ada di daerahnya masing-masing perwakilannya.
Banjir curhatan itu terjadi dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas).

Jokowi Tak Tahu Rini Jual Gedung Kementerian BUMN

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku belum mengetahui rencana penjualan Gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dilontarkan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno.
"Belum tahu, belum masuk ke saya. Ini dalam rangka efisiensi tetapi saya belum mendapatkan usulan itu jadi belum tahu," katanya saat acara Musrenbangnas dengan tema Pembangunan Berkualitas Menuju Bangsa Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (18/12/2014).

Yang Lucu di Musrenbangnas: Jokowi Cari Susi

Ada kejadian lucu ketika acara Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencari Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti.
Ucapan ini disampaikan Jokowi setelah dirinya menceritakan mengenai pemberantasan dan penenggelaman kapal illegal fishing yang sudah dilakukan oleh Susi.
"Bapak ibu tahu dimana ibu Susi? Mana ibu Susinya?," tanya Jokowi saat acara Musrenbangnas dengan tema Pembangunan Berkualitas Menuju Bangsa Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (18/12/2014).

Presiden Jokowi Hadiri Musrenbangnas

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) beserta menteri kabinet kerja menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas).

Rupiah Jeblok, SBY Bela Jokowi

Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta rakyat tak menyalahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas jebloknya kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. SBY berpesan agar rakyat memberi kesempatan kepada Jokowi untuk mengurus masalah ini. "Beri Pak Jokowi kesempatan & berikan pula dukungan untuk atasi masalah ini," cuit SBY.
SBY menyatakan selalu optimistis masalah ini dapat diatasi oleh pemerintah Jokowi.

Jokowi Kunjungi Pameran ALUTSISTA

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi pameran alat utama sistem persenjataan TNI Angkatan Darat di lapangana Monumen Nasional, Rabu (17/12/2014). Presiden Jokowi terlambat datang. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu dijadwalkan hadir pukul 15:30, namun agenda rapat terbatas di Istana membuatnya terlambat hingga pukul 17:30 WIB.

Kesepakatan Rahasia Jokowi-Ahok

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan bahwa ia dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah punya perjanjian tak tertulis terkait penerimaan tamu di ruang kerja di Balaikota DKI Jakarta. Hal itu terjadi saat Jokowi masih menjabat sebagai gubernur DKI dan Ahok sebagai wakilnya.
Menurut Ahok, ia dan Jokowi pernah bersepakat, siapa pun tamu yang datang ke ruang kerja mereka masing-masing, maka salah satu darinya tetap bisa masuk, tidak peduli apakah itu istrinya.

Jokowi Perintahkan Pasang Early Warning System di Lokasi Rawan Bencana

Presiden Joko Widodo memerintahkan pemasangan alat deteksi dini untuk mencegah korban longsor sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.
“Presiden telah memerintahkan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) untuk memasang alat early warning  (deteksi dini) di tempat-tempat yang rawan longsor,” kata Kepala BNPB Syamsul Maarif di Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (17/12/2014).

Rupiah Anjlok, Jokowi: Saatnya Ambil Untung dari Ekspor

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengadakan rapat terbatas (ratas) mengenai serangan dolar Amerika Serikat (AS) terhadap mata uang Rupiah. Tercatat, beberapa belakangan hari ini, Rupiah bertengger di level Rp12.700 per USD dan bahkan hampir menyentuh di level Rp13.000an per USD.
Dalam kata pengantarnya, Jokowi menyebut pelemahan Rupiah seharusnya dapat mendorong industri untuk melakukan percepatan kegiatan ekspor, sehingga dapat mengambil keuntungan dari pelemahan ini.

Jokowi Minta Bappenas dan Gubernur Paparkan Pembangunan Kaltara

Penjabat Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie mengatakan Presiden Joko Widodo telah meminta kepada Kepala Bappenas Andrinof Chaniago bersama Pemprov Kaltara untuk memaparkan secara terperinci rencana kegiatan pembangunan di Kalimantan Utara.
"Beliau langsung meminta Pak Andrinof dan kepada saya minggu depan secepatnya untuk bertemu memaparkan lebih 12 rencana pembangunan di Kaltara ini," kata Irianto, melalui siaran pers tertulis Humas Prov Kaltara di Tanjung Selor, Selasa (16/12/2014).

Strategi Jokowi Atasi Pelemahan Rupiah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan telah mempersiapkan langkah untuk mengatasi pelemahan rupiah dalam jangka pendek. Jokowi yakin pelemahan rupiah tidak akan berlangsung lama karena fundamental ekonomi Indonesia terus mengalami perbaikan.
Menurut Jokowi, pelemahan nilai tukar tidak hanya dialami oleh Indonesia. Tekanan di Indonesia, kata Jokowi, disebabkan oleh tingginya arus modal keluar. "Mulai ada penarikan dana lagi ke Amerika Serikat," kata Jokowi dalam penutupan Rapat Kerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Selasa (16/12/2014).

Jokowi: Kebijakan Publik Tepat, Tak Akan Ada Penyimpangan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan keberhasilan pelaksanaan program dan pembangunan ditentukan oleh penerapan kebijakan publik yang tepat. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya tergantung dari sumber daya alam yang dimiliki.
"Provinsi dan negara yang maju tidak tergantung pada sumber daya alam yang kita punyai. Saya sampaikan bahwa yang bisa maju negara mana pun adalah hanya satu, kebijakan publik yang benar dan tepat," kata Presiden saat menghadiri Rapat Kerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Gedung BPK, Jakarta, Selasa malam (16/12/2014).