Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) beserta menteri kabinet kerja menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas).
Acara ini dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPMJN) Periode 2015-2019. Acara ini merupakan puncak setelah roadshow Musrenbang Regional di lima kota yang dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (18/12/2014) pukul 09:20 WIB.
Penjagaan ketat sudah dilakukan oleh Paspampres guna melakukan pengamanan jelang kedatangan Jokowi dan JK. Acara ini akan dilanjutkan dengan dialog antara Presiden bersama seluruh peserta dari mulai Menteri Kabinet Kerja, Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia
Dalam sesi berikutnya, akan ada pemaparan dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago terkait agenda prioritas selama lima tahun mendatang.
Disusul Rencana Implementasi RPJMN 2015-2019 Dalam Pembangunan Pendidikan, Kesehatan dan Kebudayaan oleh Puan Maharani selaku Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Selanjutnya ada paparan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Tedjo Edy Purdjianto menyangkut Rencana Implementasi RPJMN dalam Reformasi Birokrasi dan Penegakan Hukum. Diskusi akan disambung dengan dialog dan tanya jawab, lalu diakhiri dengan pengarahan dan penutupan oleh Wapres JK.
Dalam sambutan di Musrenbang, Presiden Jokowi kembali mengungkapkan kerugian besar terkait pencurian ikan di laut Indonesia. Jokowi menyebut data yang diperolehnya kerugian mencapai Rp 300 triliun. Jokowi juga menyebut ada ribuan kapal asing yang bebas beraktivitas di laut Indonesia.
"Ada 5 ribu kapal asing, yang ditenggelamkan cuma tiga," kata Jokowi.
Jokowi menyampaikan sindiran itu. Jokowi ingin ada ketegasan agar para pencuri ikan tidak seenaknya mencuri ikan-ikan di laut Indonesia.
"Ini bukan perintah ya, perintahnya 3 bulan lalu," jelas Jokowi.
"Keamanan laut penting bagi negara kita," tambah Jokowi.
Presiden Jokowi mengaku prihatin dengan kondisi Indonesia saat ini. Negeri yang punya kekayaan sumber energi ini tak bisa mengalirkan energinya ke daerah terpencil. Bahkan di daerah yang dikenal sumber energi, yang terjadi selain banyak yang belum teraliri listrik, aliran listriknya malah biarpet.“Batu bara, gas, hampir di semua provinsi ada, namun listrik tidak muncul. Kita harus selesaikan ini bersama dengan pemerintah daerah,” kata Jokowi.
Akar masalahnya, kata Jokowi, ada pada kebijakan publik yang tidak benar dan tidak tepat. Juga soal birokrasi yang berbelit-belit. Contoh sederhana adalah, soal perizinan pembangkit listrik di Sumatera Selatan.
Jokowi mengaku kaget, sudah enam tahun perizinan untuk pembangkit listrik di Sumatera Selatan belum juga keluar. Sementara itu, di wilayah lain, pembebasan lahan juga belum rampung dalam empat tahun. Problem mendasar seperti ini kalau tidak diselesaikan akan terus terjadi. Percuma energi melimpah kalau listrik di daerah biarpet,” ujarnya.
Dalam lima tahun ke depan, Jokowi mengatakan pemerintahannya menargetkan bisa membangun pembangkit listrik dengan kapasitas 35.000 megawatt. Pembangkit listrik tersebut akan dibangun di berbagai daerah. “Akhir Januari saya akan kejar lagi masalah penyederhanaan izin,” katanya.
Presiden Jokowi akan membangun jalur kereta api di Papua. Dia meminta agar studi pembangunan rel kereta api selesai dalam waktu 6 bulan.
"Di Papua karena belum ada studinya, saya minta studiya harus selesai dalam waktu 6 bulan," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan pembangunan rel kereta api perlu supaya distribusi logistik di sana tetap lancar. Menurutnya, jalur transportasi adalah kunci dalam pembangunan daerah. "Konektivitas itu perlu dalam mengatur distribusi logistik tanah air," ujarnya.
Selain di Papua, Jokowi akan membangun kereta api, di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.
"Sebab itu agar semua bupati, walikota, gubernur melakukan perbaikan-perbaikan. Melakukan revolusi karakter," ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi meminta promosi pariwisata digenjot agar menarik wisatawan asing lebih banyak lagi."Pariwisata ini potensinya sangat besar. Saya minta pada menteri pariwisata untuk promosi kejar-kejaran," kata Jokowi.
Ia mengatakan saat ini turis di Indonesia hanya 8 juta orang per tahun. Jumlah ini sangat kecil jika dibandingkan dengan Malaysia yang mencapai 24 juta orang per tahun.
"Padahal potensi kita bisa 10 kali lipat. Yang dilihat di negara kita juga banyak. Pantai, laut, budaya," lanjutnya.
Ia mengatakan juga membandingkan dengan Kamboja yang jumlah turisnya mencapai 7 juta orang. Ia juga menyinggung budaya ramah masyarakat Indonesia yang kadang ternoda dengan pola menjual PKL pada turis-turis yang datang.
"PKL misalnya ada yang memaksa turis membeli. Itu mengubah karakter yang memiliki potensi wisata," lanjut Jokowi.
Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa dirinya serius dan tak main-main terhadap permasalahan hukum di negara ini. Dia memerintahkan agar setiap institusi hukum patuh terhadap aturan dalam menegakkan hukum.
"Di lapangan pasti ada kendala kepatuhan terhadap hukum. Secara tegas kami juga sudah menyampaikan pada Kapolri, Kejagung, dan institusi yang lain agar patuh terhadap hukum," kata Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga memerintahkan agar penegakkan hukum bisa dilakukan dengan tegas tanpa pandang bulu para pelakunya. Semua yang bersalah harus mendapat hukum yang sesuai.
"Penegakan hukum agar betul-betul dilakukan dengan tegas," ucapnya.
Jokowi mencontohkan salah satu hal tegas yang dimaksud adalah soal hukuman mati terhadap gembong narkoba. Dengan tegas Jokowi mengatakan tidak akan memberi ampun bagi mereka para perusak generasi bangsa.
Presiden Jokowi juga menegaskan kebijakannya tentang vonis mati terpidana narkoba. Grasi atau pengampunan tidak akan diberikan bila para napi narkoba itu memintanya.
"Indonesia darurat narkoba. Ada 64 yang sudah divonis mati pengadilan, dan saya sampaikan bahwa permohonan grasi untuk kasus-kasus narkoba tidak akan ada yang saya berikan grasi. Tidak akan," tegas Jokowi.
Jokowi mengingatkan, bukan presiden yang menjatuhkan hukuman mati melainkan pengadilan. Namun, bila terpidana mati kasus narkoba meminta pengampunan, tidak akan diberikan.
"Tadi saya sampaikan tidak ada pengampunan untuk kasus-kasus narkoba. Supaya semuanya menjadi jelas. Jangan sampai ada yang berpendapat hukuman mati (dijatuhkan) presiden, tidak. Vonisnya oleh pengadilan dan kita tidak memberikan pengampunan atau grasi," tegas Jokowi.
"Dengan ini, Musrenbangnas resmi saya buka," kata Jokowi sambil mengetuk microphone-nya tiga kali.
Pembukaan Musrenbangnas yang sedianya dilakukan dengan mengetuk palu, tidak terjadi lantaran tidak adanya palu. Tidak kehilangan akal, Jokowi menggunakan microphone-nya untuk membuka Musrenbangnas.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar