Pemerintah mengisyaratkan bakal menerapkan subsidi tetap untuk bahan
bakar minyak mulai Januari mendatang. Dengan menetapkan besaran tertentu
untuk setiap liter BBM membuat anggaran subsidi pemerintah aman dari
gejolak harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah.
"Kami sudah sepakat untuk terapkan subsidi tetap yang akan
dikeluarkan pada Januari 2015," kata Menteri Keuangan Bambang P.S
Brodjonegoro, Jakarta,Kamis (18/12/2014).
Uniknya, kebijakan serupa pernah ada di era pemerintahan Megawati
Soekarnoputri. Sosok pemimpin partai kini menjadi panutan Presiden Joko
Widodo.
Kala itu, harga BBM subsidi memiliki batas atas dan bawah. Harga BBM
subsidi eceran di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) disesuaikan
dengan laju harga minyak global. Setiap awal bulan, Pertamina menetapkan
harga BBM subsidi eceran berlaku.
Sepanjang memerintah, Megawati dua kali mengubah batas atas dan bawah
harga BBM subsidi. Yakni pada 17 Januari 2002 dan 17 Januari 2003.
Jika terwujud, sebenarnya tidak hanya kebijakan itu yang
mengidentikkan pemerintahan Jokowi dengan Megawati. Sayang, kebijakan
satu ini lebih banyak mendatangkan cacian alih-alih pujian.
Yaitu, rencana penjualan gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara
(BUMN). Ini diembuskan sendiri oleh sang menteri, Rini Soemarno.
Dengan menjual gedung aset negara, menteri perindustrian dan
perdagangan era Megawati itu berharap bisa meringankan beban anggaran
negara.
Walau penjualan ini masih sebatas niatan, namun sudah keburu
mengembalikan kesadaran sebagian orang akan kegemaran pemerintahan
Megawati obral aset negara. Semisal, Indosat dilego ke Singapura, dan
gas tangguh dijual murah ke China.
Terlepas dari itu, menarik ditunggu kebijakan apa lagi bisa semakin
mengidentikkan Jokowi dengan Megawati. Sehingga, kita bisa bilang
'pemerintahan Jokowi rasa Megawati. [merdeka]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar