Pertemuan ini dihadiri Menteri PU Basuki Hadi Muljono, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menseskab Andik Wijayanto, Kepala Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Soelarso dan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah.
Pemerintah menyatakan membayar kemplangan keluarga Aburizal Bakrie (Ical) berupa sisa pelunasan ganti rugi korban terdampak Lumpur Lapindo sebesar Rp 781 miliar yang akan dianggarkan melalui APBNP 2015.
Pembelian 20 persen sisa pembayaran tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menyelesaikan persoalan lumpur Lapindo.
Dari keseluruhan pembiayaan Rp 3,8 triliun, Lapindo telah membayar sejumlah Rp 3,03 triliun. “Pemerintah memberikan kesempatan kepada Lapindo untuk menyelesaikan selama empat tahun. Jika dalam kurun waktu tersebut tidak melunasi sisa pembayaran kepada pemerintah, maka seluruh wilayah peta terdampak dikuasai oleh negara,” ujar Menteri PU Basuki Hadi Muljono lewat rilis Biro Humas Pemprov Jatim yang diterima Lensa Indonesia.
Gubernur Jatim, Soekarwo menilai bahwa hari ini pemerintah mengampil keputusan yang penting dan progress yang bagus. “Kepada masyarakat di area peta terdampak Porong, agar bersedia memberikan keleluasaan kepada BPLS untuk melakukan pembenahan terhadap tanggul, karena itu menyangkut hal yang sangat penting,” tegas Gubernur Jatim dua periode ini.
Soekarwo juga menyatakan terima kasih kepada Presiden Jokowi karena telah mengambil keputusan penting demi kepentingan masyarakat Porong, Sidoarjo. “Pak presiden membicarakan solusinya soal penanganan itu. Dan pemerintah membelinya, itu artinya pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pembelian lahan dari peta terdampak ini,” imbuhnya. [lensaindonesia]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar