Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipastikan akan tetap menjalankan program Master Plan
Percepatan dan Perluasan Pembangun Ekonomi Indonesia (MP3EI). Namun dia
telah menginstruksikan agar istilah MP3EI tersebut diganti karena
dianggap mengandung muatan politis.
Hal tersebut diungkapkan oleh
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Luky Eko Wuryanto dalam
Seminar Nasional bertajuk 'Infrastruktur Untuk Rakyat; Kembalinya Peran
Negara dalam Penyediaan Infrastruktur Dasar di Jakarta, Kamis (18/12/2014).
"Dari sisi semangat, tentu diteruskan. Pembangunan yang bagus-bagus akan
kita lanjutkan. Memang, kata-kata MP3EI tidak sering muncul lagi, itu
kan politislah. Tapi semangat membangunnya sama," ujar Luky. MP3EI
merupakan program pembangunan yang digarap kabinet Presiden
RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Luky menyampaikan, pemerintah terus
berupaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur. Namun,
pemerintah menurutnya menyadari tidak akan bisa berjalan sendiri
membangun infrastruktur di Indonesia.
Oleh sebab itu, pemerintah
mengajak pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk ikut
terlibat dalam pembangunan infrastruktur. "Kita dorong BUMN untuk
terlibat, kita juga tawarkan kepada swasta lewat KPS (kerjasama
pemerintah-swasta)," katanya. [cnnindonesia]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar