Jumat, 11 Oktober 2013

PKL di Cikini Minta Perlindungan Jokowi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) identik dengan penataan pedagang kaki lima (PKL) yang selalu ada di setiap kota. Sejak menjabat sebagai Wali Kota Surakarta selama tujuh tahun, ribuan PKL di kota itu dipindahkan atau direlokasi hingga pedagang tetap dapat berjualan.
Di Jakarta hal yang sama dilakukan Jokowi, ribuan PKL yang biasa beroperasi dengan memanfaatkan bahu jalan sehingga menyebabkan kemacetan dan kesemrawutan seperti di Tanah Abang, Jakarta Pusat, berhasil direlokasi ke Blok G. Hasilnya, Tanah Abang kini tampak lebih rapi dan PKL tetap bisa berdagang mencari nafkah.
Namun, hal yang berbeda dirasakan para PKL di Jalan Ciliman, Cikini, Jakarta Pusat. Para PKL yang telah puluhan tahun berdagang di tempat ini akan digusur aparat kelurahan dan kecamatan setempat tanpa tempat relokasi yang jelas.
Sedikitnya terdapat 20 PKL di Jalan Ciliman. Seluruh PKL di sini umumnya menjajakan makanan seperti soto, warung tegal, bakso maupun lainnya dengan konsumen para karyawan kantor yang ada di daerah tersebut. Kawasan PKL Jalan Ciliman selalu ramai pada jam makan siang karena para karyawan menyerbu tempat tersebut.
Bagi Musligo, 41 tahun, PKL di Cilman, kabar penggusuran tersebut mengejutkan dirinya. Ia dan para pedagang lain mendadak dipanggil wakil camat Menteng dan lurah Cikini. Pada pertemuan itu, para PKL diberitahu agar mengosongkan kawasan tersebut pada 4 November mendatang.
"Kita minta waktu dua bulan tapi gak dikasih," kata Musligo, Jumat (11/10/2013).
Namun, lanjutnya, ia dan para pedagang lainnya hanya diperintahkan mengosongkan kawasan tersebut tanpa diberitahu akan dipindahkan ke mana sebagai tempat yang baru untuk para pedagang mencari nafkah.
"Yang penting tanggal 4 itu harus udah pindah," ujar bapak tiga anak yang berjualan soto ini kebingungan.
Pria yang telah 15 tahun berdagang di Ciliman ini menjelaskan, pada pertemuan tersebut pihak kecamatan dan kelurahan beralasan tempat tersebut harus segera dibersihkan dari PKL sebab akan dibuat untuk saluran air.
"Kalau masalah itu kan sebenarnya kita bisa ikut bantu bersihin, gak harus digusur," kata Musligo.
Musligo dan teman-teman PKL menduga Jokowi belum mengetahui ihwal penggusuran tersebut, hanya kebijakan dari pihak kecamatan dan kelurahan. Musligo meyakini Jokowi selalu memberi tempat alternatif bagi PKL untuk berjualan.
"Kayaknya Jokowi gak tahu (penggusuran). Kalau dia kan pasti ngasih tempat baru, kayak PKL Tanah Abang itu. Sama Jokowi kan PKL gak dibuang gitu aja, tapi dikasih solusi," tegasnya.
Kadir, 40 tahun, rekan Musligo berharap Jokowi selaku orang nomor satu di Jakarta mau mendengar keluhan mereka agar dapat terhindar dari rencana penggusuran tanpa solusi.
"Tolong sampaikan ke Pak Jokowi, jangan digusur, kalau tetap digusur, boleh, tapi ada solusinya. Orang kecil jangan dipinggirkan gitu aja, kami bersedia lapak dibongkar tapi setelah itu dibolehkan lagi jualan pakai gerobak."kata Kadir.

Sumber :
detik.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar