Pemerintah Jokowi Patahkan Analisis BPS Soal Inflasi dan BBM Naik

Dari hasil analisis Badan Pusat Statistik (BPS), tingginya inflasi di akhir 2014 tidak lepas dari kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Namun analisis tersebut dipatahkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil.
Dia menampik tingginya inflasi tahun lalu karena adanya kenaikan harga BBM bersubsidi pada November 2014.
Sofyan beralibi, tingginya inflasi lebih disebabkan buruknya tata niaga logistik nasional.
"Saya tidak tahu tapi di berbagai negara, naik turun minyak yang tidak disubsidi tidak berpengaruh," ujar Sofyan di kantornya, Kamis (8/1/2015).
Karena itu Sofyan memilih membenahi tata niaga logistik untuk menekan inflasi. Pihaknya akan menggandeng Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk membenahi regulasi sekaligus memangkas rantai spekulan.
Pemerintah juga akan menghapus perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap sistem logistik.
"Ini kita libatkan KPPU, benahi regulasi dan untuk orang yang impor sampai cuma 500, misalnya dapatnya 1.000 ini harus diblacklist," kata dia.
Dari sisi distribusi logistik, Pemerintah berjanji mengatur kembali tarif logistik nasional. Ke depan akan ditentukan tarif batas atas dan bawah sehingga harga komoditas juga turut terjaga.
"Pemerintah akan tetapkan tarif batas atas dan batas bawah harus main di situ. Kalau naik, berlaku harga atas, kalau turun tarif bawah. Jadi stabilitas ekonomi terjaga. Perlu diketahui, Indonesia bandel sekali inflasi, paling rendah 4 persen, yang ekonominya yang sebaik kita negara lain, inflasinya lebih rendah, Filipina," pungkas dia. [merdeka]