Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan hubungannya sampai saat ini baik-baik saja dengan negara negara sahabat. Tak ada keberatan yang disampaikan kepala negara sahabat terkait kebijakan penenggelaman kapal asing ilegal di wilayah Indonesia.
"Tidak ada masalah, terakhir ketemu (dengan kepala negara-kepala negara) di Korea Selatan, tidak ada yang bertanya. Artinya tidak ada masalah," ujar Jokowi dalam wawancara eksklusif dengan Putra Nababan di Metro Tv, Rabu (7/1/2015).
Pernyataan Jokowi itu dilontarkan menjawab pertanyaan dari Pemimpin Redaksi Metro Tv Putra Nababan, tentang kebijakan Jokowi yang dinilai membahayakan hubungan persahabatan dengan negara-negara sahabat, terkait penenggelaman kapal penangkap ikan asing ilegal.
Jokowi menambahkan, baginya menjaga kewibawaan negara dan kedaulatan negara jauh lebih penting, ketimbang menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga yang melakukan pelanggaran hukum di wilayah tanah air Indonesia.
"Buat kita kewibawaan negara dan kedaulatan negara jauh lebih penting. Hubungan kita baik-baik semua, tidak ada masalah. Ini masalah penegakan hukum," tegas dia.
Putra kembali bertanya apakah di tahun 2015 akan semakin banyak kapal yang ditenggelamkan. Jokowi menjawab diplomatis. "Kalau mereka masih coba-coba masuk perairan kita (ditenggelamkan), kalau tidak, ya tidak ada (penenggelaman kapal ilegal)," ucap Jokowi.
Pelemahan Rupiah
Presiden Jokowi juga mengatakan penyebab melemahnya nilai tukar rupiah karena ada penarikan dolar Amerika Serikat. Ia menegaskan masalah ini harus diselesaikan.
"Ada penarikan dolar pulang kampung ke Amerika. Dibadingkan negara lain, kita hanya mengalami sedikit pelemahan, antara empat sampai enam persen naik turunnya," kata Jokowi saat dialog di Metro Tv, Rabu (7/1/2015).
Dia berharap, publik tidak terlalu panik dan risau menghadapi melemahnya nilai tukar rupiah. "Karena, makro ekonomi dan ruang fiskal APBN kita mulai baik," ujarnya.
Jokowi menyampaikan, pemerintah selalu bertemu dengan Gubernur Bank Indonesia untuk memantau dan mencari jalan keluar paling cepat dalam menyelesaikan masalah ini. Menurut dia, meski nilai tukar rupiah naik turun tapi masih dalam kendali.
"Kadang rupiah melemah dan kadang menguat sedikit. Ini masih dalam pengendalian, dan sekali lagi kita tidak perlu terlalu risau," terangnya.
Jokowi juga menyampaikan keyakinannya perekonomian akan tumbuh tujuh persen pada tahun ketiga. Pertumbuhan ekonomi bisa membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Setelah ekonomi tumbuh, akan ada pemerataan di semua masyarakat," terangnya.
Pengurangan subsidi bahan bakar minyak menjadi salah satu jalan pemerintahan Jokowi untuk meningkatkan perekonomian. Setahun, menurut dia, subsidi BBM menghabiskan Rp280 triliun. "Dan itu 70 persen dinikmati yang punya mobil," paparnya.
Jokowi ingin subsidi benar-benar dinikmati masyarakat yang membutuhkan seperti untuk pembangunan irigasi, pupuk, traktor, kapal nelayan, dan modal usaha kecil. "Kami akan dorong untuk itu," tukasnya.
Mulai Januari 2016, subsidi tepat sasaran akan direalisasikan. Saat ini, program itu masih disiapkan. Beberapa sudah dilaksanakan seperti irigasi dan traktor untuk petani. "Saya kira ini akan terus berjalan," imbuhnya.
Rapor Menteri
Seperti pendahulunya, Presiden Jokowi juga akan melakukan evaluasi terhadap kinerja jajaran Kabinet Kerja. Evaluasi kinerja mencakup capaian target dan manfaat dari hasil program kerja yang dirasakan masyarakat.
"Tentu semua menteri akan dievaluasi, apakah sudah bisa mengirimkan program yang konkrit dan bermanfaat bagi rakyat," kata Presiden Jokowi dalam wawancara eksklusif dengan Metro TV, Rabu (7/1/2015).
Ada tiga parameter yang dipakainya untuk menyusun buku raport para pembantunya. Ukuran penilaian itu meliputi aspek kualitas, tenggat waktu dan efisiensi penggunaan anggaran.
Apakah evaluasi dilakukan rutin tiap tiga bulan seperti era Presiden SBY? Akankah diikuti dengan reshuffle kabinet?
"Belum perlu saya sampaikan," jawab Jokowi singkat sambil tersenyum kecil.
Subsidi BBM
Presiden Jokowi mantap mencabut subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium. Dana anggaran subsidi sebesar Rp 228 triliun per tahun dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan yang lebih produktif dan lebih luas manfaatnya bagi rakyat.
"Subsidi untuk BBM itu sangat besar, 70 persen dinikmati mereka yang punya mobil. Kita bisa melakukan banyak hal dengan uang sebanyak itu," kata Jokowi dalam wawancara eksklusif Metro TV, Rabu (7/1/2014).
Presiden ke-7 RI itu menuturkan pemerintah bisa melakukan pembangunan besar-besaran dengan mengalihkan subsidi BBM ke sektor infrastruktur. Ia mencontohkan subsidi lima tahun untuk BBM mencapai Rp 1.140 trilun padahal untuk membangun jaringan kereta api di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua hanya butuh Rp 360 triliun.
"Subsidi sebesar itu itu kita bisa bangun jaringan kereta sampai papua, bangun 2.800 waduk padahal kita cuma butuh 49. Sekarang yang prioritas adalah pupuk, bibit dan traktor untuk petani. Kapal dan mesin pendingin untuk nelayan, dan modal kerja untuk usaha mikro di desa," jelas Jokowi.
Larang Menteri ke DPR
Presiden Jokowi mengisyaratkan mencabut larangannya kepada para menteri agar tidak memenuhi agenda kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Konflik yang mulai mereda jadi pertimbangan memberi izin kepada Kabinet Kerja untuk memenuhi undangan DPR.
"Kalau sudah tidak ada kubu-kubuan lagi, silahkan diundang," kata Jokowi dalam wawancara eksklusif Metro TV, Rabu (7/1/2014).
Bila praktek polarisasi DPR berdasar Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat masih terjadi maka hasilnya akan menyulitkan kinerja pemerintahan. Oleh karena itu, ia meminta semua pihak untuk bersatu untuk kepentingan bangsa dan negara.
"Kemarin-kemarin kalau diundang lalu datang ke sebelah sini keliru, datang ke sana keliru juga. Tapi bila sudah selasai, ya silahkan datang," keluh Jokowi.
"Seharusnya kita bersama-sama bersatu karena tantangan kita kedepan itu persaingan antar bangsa. Bagaimana bisa bersaing kalau didalam kita terus berkelahi," tambahnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar