Pemerintah Pusat dan Provinsi Harus Sejalan

Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dalam sebuah pemerintahan, kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus sejajar. Sehingga apa yang menjadi rencana pembangunan pemerintah pusat bisa didukung oleh pemerintah daerah.
"Saat ini hingga lima tahun ke depan kita akan bekerja, sehingga dari pusat ke provinsi ke daerah, harus mempunyai garis yang sama. Supaya kebijakan berjalan baik," kata Jokowi saat Pembukaan Rapat Kerja Nasional Partai Keadilan Persatuan Indonesia di Hotel Royal Kuningan Jakarta, Jumat (26/9/2014).
Menurut Jokowi, berdasarkan pengalamannya ketika menjabat sebagai wali kota di Solo dan menjadi gubernur di DKI Jakarta, dia kerap merasakan tumpang tindih kebijakan. Bahkan ada kebijakan yang bertolak belakang. Misalnya masalah membenahi pertanian, seharusnya apa yang dilakukan pemerintah pusat diikuti oleh pemerintah daerah juga.
"Jangan sampai, pemerintah pusat mau ke utara, tingkat provinsi maunya ke Selatan, terus pemerintah kabupaten dan kota ke timur dan ke barat. Kan jadi repot," ujarnya.
Menurut Jokowi apabila kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu saling mendukung dan satu tujuan, Indonesia akan cepat maju. Jokowi mencontohkan jika pembenahan masalah pertanian itu dilakukan dengan kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka Indonesia akan mencapai swasembada pangan dalam waktu cepat.
"Kalau swasembada pangan, kita 3-4 tahun selesai. Semua harus konsentrasi ke sana," kata dia.