"Rakyat harus mencatat, partai-partai mana saja yang merebut hak-hak politik rakyat. Masyarakat harus catat," kata Jokowi usai menghadiri acara pembukaan Rakornas PKPI di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, (26/9/2014).
Ini merupakan bentuk kekecewan Jokowi terhadap putusan Sidang Paripurna di DPR semalam. Kendati demikian, Jokowi telah menyiapkan ancang-ancang untuk melakukan perlawanan di pemerintahan mendatang.
"Tentunya nanti ada langkah-langkah selanjutnya, tapi nanti, nanti," jawab dia singkat.
Jokowi meyakini bahwa pejabat daerah hasil pemilihan DPRD akan lebih korup ketimbang dipilih langsung oleh rakyat. "Saya pastikan yang memilih (kepala daerah) melalui dewan lebih korup," tutur politikus PDI Perjuangan itu.
Sebelumnya UU Pilkada disahkan melalui proses voting di Sidang Paripurna DPR, dimana 135 anggota dewan mendukung sistem pilkada langsung, sedangkan 226 anggota fraksi partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih memilih sistem pilkada melalui DPRD. [metrotvnews]
BETUL---BETUL---BETUULL-----PAK PRESIDEN. SEMUA PARTAI YANG MENGGARONG/ MERAMPAS HAK POLITIK RAKYAT HARUS DICATAT DENGAN TINTA MERAH DALAM BUKU SEJARAH BANGSA INDONESIA. TIDAK BOLEH DILUPAKAN SEBAGAI WARISAN UNTUK GENERASI PENERUS YANG SUATU SAAT NANTI AKAN MENGHUJATNYA BAHWA SIAPA2 NAMA KAKEK2-NYA DULU ADALAH TOKOH YANG BERADA DI PARTAI2 YANG TELAH MENGGARONG / MERAMPAS HAK POLITIK RAKYAT DALAM PILKADA. SALAM RAKYAT BERDAULAT
BalasHapusMENURUT SAYA KEMUNGKINAN TERJADINYA KOLUSI DAN KORUPSI YANG SANGAT SISTEMIK DALAM KONDISI YANG SANGAT TERBATAS SEPERTI ITU SANGAT BESAR SEKALI TERJADI, KARENA PERUNDINGAN YANG TERTUTUP YANG DILAKUKAN ANTAR CALON PEMIMPIN DAERAH DAN DPRD TIDAK BISA DIAWASI SECARA LANGSUNG OLEH RAKYAT ( DALAM KARUNG GONI YANG RAPAT). SEHINGGA TRANSAKSI2 YANG TERJADI ANTAR MEREKA TIDAK DIKETAHUI OLEH RAKYAT ( TRANSAKSI TERSELUBUNG).
BalasHapus