"Ini adalah kemenangan demokrasi dan rakyat. Koalisi Merah Putih merasa ini adalah hadiah bagi pemerintahan baru Jokowi karena menghemat puluhan triliun dari proses pilkada," ujar Muzani di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (26/9/2014).
Muzani mengatakan, disahkannya UU Pilkada dilakukan dengan cara transparan. Tujuannya adalah untuk menghemat APBN dan APBD yang habis hanya untuk menyelenggarakan pilkada langsung.
"Ini kan ya proses keputusan diambil dengan transparan dan demokratis dan sejak awal pemikiran kita untuk tetap pada pemilihan DPRD kan dimaksudkan untuk mengefisienkan dan mengefektifkan proses demokrasi," terang dia.
Dia berharap, lewat UU ini gubernur, bupati dan wali kota bisa fokus mengurus rakyat. Karena UU ini meminimalisir transaksi politik uang.
"Kemudian pada titik itu kami harapkan bupati, wali kota, gubernur fokus memikirkan rakyatnya. Harusnya tidak lagi terjadi berbagai hal yang berkaitan dengan money politic sehingga pembangunan di daerah berjalan baik," ujarnya. [merdeka]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar