Jokowi Anggap Lucu Partai Pemenang Tidak Dapat Jatah Pimpinan Dewan

Presiden terpilih Joko Widodo ikut berkomentar mengenai sistem pemilihan pimpinan DPR RI yang menggunakan sistem pemilihan baru sesuai dengan Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang baru.
Menurut Joko Widodo, aturan baru pemilihan pimpinan tersebut tidak masuk logika lantaran partai pemenang kemungkinan tidak akan mendapatkan posisi itu. Ia pun menilai Undang-Undang itu lucu.
"Ya logikanya lucu banget. Yang menang malah jadi oposisi di parlemen. Itu kan lucu," ujar pria yang sapaan akrabnya Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Selasa (30/9/2014).
Jokowi yang masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta ini mengaku tidak ingin melakukan lobi dengan Koalisi Merah Putih (KMP) mengenai mekanisme baru itu.
"Saya itu enggak pernah loba-lobi. Enggak punya hobi meloba-lobi," kata Jokowi.
"Kami hormati keputusan MK. Tapi nanti masyarakat yang menilai sebetulnya dengan UU MD3 ini masyarakat diuntungkan atau tidak," kata Jokowi.
Secara tidak langsung UU MD3 ini akan berdampak pada kepentingan masyarakat. "Tentu saja ini persoalan elite yang berimbas ke masyarakat. Imbasnya ya enggak tahu, kan belum pembagian pemilihan ketua, komisi kan belum dilakukan. Saya enggak bisa komentar," ujarnya.
Seperti diketahui, mekanisme baru pemilihan pimpinan DPR sesuai Undang-Undang MD3 itu yakni pemilihan dengan sistem paket atau voting. Dengan sistem ini, ada kemungkinan posisi pimpinan dewan dikuasai oleh KMP lantaran mayoritas suara di DPR dari partai yang bernaung dalam KMP.
Undang-Undang ini pun sempat diuji materil ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh PDI Perjuangan selaku Pemohon. Namun, MK menolah permohonan tersebut.  [tribun]