Cara ini, kata Andi, dianggap tepat untuk menggenjot penerimaan pajak dalam waktu cepat. "Jokowi tidak punya banyak waktu memperbaiki rasio pajak," katanya di Rumah Transisi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/9/2014).
Hingga kini, kata Andi, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan kerap kali mengeluhkan adanya kekurangan tenaga untuk mendata dan memungut pajak dari wajib pajak perorangan maupun badan usaha. Akibatnya, penerimaan negara dari sektor pajak tidak optimal.
Di sisi lain, upaya menggenjot penerimaan dengan mengubah rasio memerlukan waktu 18 tahun. Padahal, kata Andi, Jokowi hanya memiliki waktu 2-3 tahun untuk memperbaikinya. "Rasio pajak harus realistis. Apakah akan ditambah menjadi 12,5 persen atau 13 persen," ujarnya.
Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2014, pemerintah menargetkan rasio pajak 12,3 persen dengan nilai penerimaan Rp 1.246,1 triliun. Sedangkan pada RAPBN 2015, pemerintah menargetkan penerimaan pajak senilai Rp 1.370,8 triliun.
Andi mengatakan Tim Transisi tengah mengutak-atik perhitungan penerimaan pajak. "Kami melakukan simulasi, berapa rasio yang tepat. Jika ditingkatkan sekian persen, berapa tambahan pendapatan negara," kata dia. [tempo]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar