Hal tersebut juga menunjukkan lemahnya pengawasan dari internal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
“Kasus ini menunjukkan dunia pendidikan tidak netral dari kepentingan politik praktis. Hal ini juga sekaligus menunjukkan lemahnya pengawasan internal Kemendikbud. Bagaimana mungkin soal ujian yang seharusnya untuk menguji kecerdasan anak bangsa tapi malah bermuatan politik. Peristiwa ini dapat menggiring anak bangsa ke depan pada fragmentasi kelompok berbasis politik. Ini tentu tidak sehat bagi perkembangan dunia pendidikan kita. Kekeliruan ini harus dipertanggungjawabkan," ujar Dosen Ilmu Pendidikan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, M Agus Nuryatno dalam pernyataannya, Jumat(18/4/2014).
Agus juga menilai, keluarnya nama Jokowi dalam soal UN lebih bermuatan politis daripada pendidikan.“Saat ini momentum politik, soal UN tersebut dapat menggiring siswa untuk memilih Jokowi sebagai Presiden, karena muatan soalnya berkisah tentang kebaikan Jokowi. Disengaja atau tidak, Jokowi sangat diuntungkan oleh soal UN tersebut," ujarnya.
Lebih jauh Agus menjelaskan Joko Widodo juga dianggapnya belum pantas masuk ke dalam soal ujian nasional. Sebab, jabatan dan pengalamannya saja baru menjadi Gubernur, itupun belum selesai. Jadi belum teruji sebagai tokoh nasional.
“Jokowi belum layak sebagai tokoh nasional, sehingga tidak tepat dirujuk sebagai tokoh panutan para siswa apalagi sampai keluar dalam soal UN," ujarnya.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, nama Jokowi menjamur dalam lembar soal sejumlah mata pelajaran seperti Bahasa Indonesia, IPS dan Bahasa Inggris pada ujian nasional yang diselenggarakan tanggal 14-16 April lalu. Dalam lembar soal ujian beberapa mata pelajaran tersebut, profil Jokowi disebut sebagai sesorang yang jujur dan sederhana. Peristiwa ini mendapat banyak kecaman dari sejumlah pihak karena dinilai sangat bermuatan politik.
Sumber :
tribunnews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar