"Minggu depan saya ke Pesanggrahan dan JORR II. Saya mau lihat apa sih permasalahan di lapangan. Jangan cuma bilang ndak cacak ndak cocok saja, tapi harus bisa selesai," ujarnya ke wartawan di Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2013).
Persoalan pembebasan lahan di kedua tempat itu terhambat lantaran adanya ketidaksepakatan terkait harga lahan. Di bantaran Sungai Pesanggrahan, tepatnya di Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, ada tiga area pemukiman yang warganya belum sepakat dengan harga yang ditentukan. Padahal normalisasi di sungai tersebut telah berjalan. Akibatnya, normalisasi demi menghadapi musim hujan, terganggu.
Tidak ubahnya di bantaran Sungai Pesanggrahan, kondisi serupa juga terjadi di proyek jalan tol JORR II, ruas Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Ada ruas sepanjang 500 meter yang belum tersambung di jalan tol itu. Pengerjaan terhenti karena proses pembebasan lahan warga belum tuntas.
Pemprov DKI membayar sesuai dengan NJOP, namun warga itu meminta agar Pemprov membayar sesuai dengan harga pasar. Diketahui, harga pasar yang dimaksud warga adalah 10 kali lipat dari harga NJOP.
Permintaan itu melihat lokasi lahan yang strategis. Jokowi mengakui, akibat permintaan warga meningkatkan harga lahan, proyek pembangunan di dua titik tersebut pun tersendat. "Contohnya di Sungai Pesanggrahan, sekarang lagi masang sipal (turap) untuk pelebaran. Tapi di beberapa titik berhenti karena pembebasan lahan belum selesai, jadi ndak jalan jalan," ujarnya.
Jokowi berharap, warga di kedua daerah itu melunak soal biaya pembebasan lahan. Selain harga yang diajukan Pemprov Jakarta sudah sesuai dengan prosedur, warga Jakarta saat ini telah dimudahkan dengan program-program pro rakyat seperti Kartu Jakarta Sehat (KJS), Kartu Jakarta Pintar (KJP) sreta progra m lainnya yang dapat mengurangi anggaran pengeluaran warga.
Sumber :
kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar