"Seharusnya pandangan seperti itu yang diperangi pemerintah, pemerintah kan menjaga pancasila dan undang-undang, tidak boleh ada warga negara yang di diskriminasi," kata Bonar di kantor Setara Institute, Bendungan Hilir, Jakarta Selatan, Jumat (15/11/2013).
Bonar mengingatkan Susan diangkat menjadi lurah bukan karena KKN, melainkan berdasarkan kemampuannya. Bonar meminta warga tidak mempermasalahkan agamanya.
Itu sebabnya, Bonar mendukung pandangan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang tetap mempertahankan Susan, karena dianggap memiliki kemampuan memimpin warga.
"Maka sikap Jokowi-Ahok yang mempertahankan dan akan menilai berdasarkan kemampuan itulah yang paling tepat," ujarnya.
Bonar mengatakan pemerintah seharusnya tegas dalam penegakkan hukum, terutama dalam pelanggaran kebebasan beragama. Selama ini kata Bonar pemerintah dipandang hanya berpangku tangan menyaksikan pelanggaran kebebasan beragama.
Sumber :
tribunnews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar