Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Azas Tigor Nainggolan mengungkapkan, dari sejumlah program yang dilakukan belum ada terobosan jitu untuk mengatasi kemacetan di Jakarta.
Padahal, lanjut Tigor, sejumlah program kerja penanganan kemacetan telah memiliki grand design-nya di Pemprov DKI Jakarta. Hanya saja, eksekusi dari rencana itu belum ada yang konkrit.
Dirinya menilai, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang menjanjikan penyelesaian persoalan ini, tidak juga menunjukan kinerja yang signifikan dalam mengatasi kemacetan.
"Banyak program yang digembar-gemborkan, tapi sampai sekarang belum ada kebijakan signifikan menyentuh penyelesaian kemacetan Jakarta," kata Tigor.
Dirinya mencontohkan beberapa program yang direncanakan, seperti penambahan bus sedang dan transjakarta, pelaksanaan pembatasan operasional kendaraan bermotor dengan program jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP), pembatasan bermotor dengan nomor polisi sistem genap ganjil.
"Tapi semua program-program itu belum jelas duduk perkaranya," ungkapnya.
Kondisi serupa juga terlihat pada progam ERP. Sampai sekarang, menurutnya, belum ada tanda-tanda program itu terlaksana. ERP ini tidak hanya membutuhkan gerbang dan alat sensor, tapi juga membutuhkan badan yang mengoperasionalkannya.
Penyediaan sarana dan prasarananya direncanakan akan diserahkan ke pihak swasta, dengan investasinya. "Atas semua fakta ini Jakarta dapat dikatakan menghadapi darurat macet," ujarnya.
Sumber :
berita8.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar