Lembaga Survei Harus Jujur, Jangan Nihilkan Jokowi

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto meminta lembaga survei tidak menihilkan sosok Joko Widodo (Jokowi) dalam survei elektabilitas bakal calon presiden di 2014. Menurutnya, seluruh lembaga survei harus melakukan penelitian dengan jujur dan adil untuk merespons persepsi publik dan tidak hanya memenuhi permintaan pihak tertentu.
"Harusnya merespons persepsi publik, jangan nihilkan Jokowi" kata Hasto, di kediaman Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, Menteng, Jakarta, Senin (21/10/2013).
Pernyataan Hasto ini menanggapi survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia yang menilai Jokowi lebih sesuai jika menjadi calon wakil presiden. Meski elektabilitasnya tinggi, pencapresan Jokowi dianggap hanya wacana.
Menurut Hasto, terasa janggal bila nama Jokowi tak masuk dalam survei calon presiden. Selama ini elektabilitas Jokowi sangat tinggi. Hal ini, kata dia, bisa dipersepsikan positif oleh masyarakat, bahkan mampu bersaing dengan tokoh-tokoh nasional yang terbilang lebih senior.
Namun, ia enggan memberi pernyataan yang mendahului keputusan Megawati. Rapat Kerja Nasional PDI-P di Jakarta, pada September lalu, merekomendasikan kepada Megawati agar pasangan calon presiden dan calon wakil presiden disampaikan pada momentum yang tepat sesuai dengan dinamika politik nasional, kesiapan jajaran internal partai, dan kepentingan ideologis partai.
"Apa yang tertangkap oleh rakyat ketika survei enggak memasukkan nama lain (Jokowi)? Maka motif politiknya jelas," ujarnya.
Pada Minggu (20/10/2013) kemarin, Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Adjie Alfaraby mengatakan, tingginya elektabilitas Jokowi bukan jaminan ia akan diusung menjadi calon presiden di 2014 dan elektabilitas Jokowi tak mampu dongkrak suara PDI-P.
Berdasarkan survei terbaru LSI, peluang PDI-P menjadikan Jokowi sebagai capres sangat kecil dan condong hanya sebagai wacana belaka. Adjie menjelaskan, kecilnya peluang Jokowi menjadi capres karena mantan Walikota Solo itu bukan termasuk pimpinan di struktural PDI-P. Dari pengalaman di pemilu 2004 dan 2009, partai politik cenderung mengusung ketua umum, atau pengurus struktural sebagai capresnya.
"Jokowi hanya menjadi capres wacana. Jokowi bukan pemimpin struktural partai yang nasib pencapresannya tergantung pada kebaikan orang (Megawati) atau koalisi partai lain di luar PDI-P," kata Adjie.
Sebagai alternatifnya, kata dia, Jokowi berpeluang besar untuk diusung sebagai calon wakil presiden. Dengan elektabilitas yang di atas rata-rata, sosok Jokowi dianggap mampu mendongkrak perolehan suara capres yang didampinginya.
Survei LSI ini dilakukan pada 12 September-5 Oktober 2013. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling dengan jumlah responden awal sebanyak 1200 responden. Proses wawancara menggunakan kuisioner dan tatap muka dengan margin of error sekitar 2,9 persen. Sumber dana yang dikeluarkan untuk membiayai survei berasal dari internal LSI.

Sumber :
tribunnews.com