Masalah KHL, Jokowi Diminta Konsultasi ke DPRD DKI Bukan Ke Megawati

Peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI, Siti Zuhro, mengingatkan kepada Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) terkait penetapan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Siti menyarankan,penetapan KHL dalam hal ini adalah kebijakan Pemprov DKI yang seharusnya didiskusikan bersama DPRD DKI, buruh, dan SKPD terkait.
Menurutnya tindakan Jokowi berkonsultasi dengan Megawati sebagai pimpinan partai, tentu akan mendapat sorotan yang kritis karena partai erat kaitannya dengan tarik menarik kepentingan.
"Kader menginduk ke partai, itu tak perlu dipertanyakan lagi. Masalahnya, apa petunjuk dari pimpinan partai itu positif atau sebaliknya?
Yang dipermasalahkan, jika petunjuk itu tidak positif pada pembangunan di DKI," kata Siti, Senin (21/10/2013).
Jokowi, katanya, sebagai pimpinan di Pemprov DKI, seharusnya membahas masalah KHL dengan DPRD DKI dan SKPD terkait. "Agar lembaga-lembaga di lingkungan Pemprov DKI merasa diorangkan. Itu bagian dari mereformasi birokrasi di Pemprov DKI," jelasnya.
Siti pun tak mau terlalu menanggapi anggapan yang menyebut Jokowi adalah boneka politik Megawati. Menurutnya hal tersebut adalah urusan internal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sendiri.
"Itu urusan dapur PDI-P. Perkara dia (Jokowi) anak emas, menginduk, atau apa, itu urusan Jokowi dan PDI-P. Yang perlu diintervensi, kalau ada kebijakan-kebijakan yang tidak benar. Sekarang ini urusannya bagaimana agar rakyat dibawah pemerintahan Jokowi bisa lebih nyaman, maju, tidak banjir, pelayanan publik prima, dan transportasinya lebih bagus," tandasnya.
Seperti diketahui, hari ini Jokowi menyambangi kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng Jakarta Pusat, untuk membahas KHL 2014.
Megawati pun hari ini berkunjung ke sebuah pabrik di Tangerang untuk melakukan pertemuan dengan para buruh.

Sumber :
tribunnews.com