"Menurutnya, harus diakui, persoalan dalam seleksi pengisian posisi birokrasi, misalnya, adalah problem yang masih melilit. Karena tidak adanya model baku yang bertumpu pada sistem meritokrasi. Dan kini, tampil pemimpin seperti Jokowi yang berinisiatif melakukan terobosan lewat sistem lelang jabatan untuk pos camat dan lurah. "Pemimpin Indonesia ke depan, yang dibutuhkan adalah figur yang berani melakukan terobosan demi publik. Jokowi, telah memulainya. Wajar, bila kemudian publik menyukainya," kata Erwan. "Saya kira, apa yang dilakukan Jokowi itu sebuah gebrakan, sebuah terobosan positif," imbuhnya. Menurutnya, lelang jabatan adalah cara awal membangun meritokrasi sistem. Rekrutmen terbuka akan membuat pengisian jabatan tak lagi berdasarkan suka atau tidak suka, berdasarkan kekerabatan, dan atau timbal balik politik. "Misalnya karena pernah menjadi tim sukses. Open recruitment yang diterapkan oleh Jokowi, sungguh tepat," kata dia. "Open recruitment akan mencegah seleksi pegawai yang diwarnai praktik KKN seperti selama ini. Bila ada yang kontroversi, seperti penempatan lurah Susan, sebenarnya wajar saja, karena itu kan masih terbilang baru," tuturnya. Pengamat Politik dari Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi, model penempatan birokrasi lewat lelang jabatan ala Jokowi adalah sebuah gebrakan birokrasi yang positif. Menurutnya, kepala daerah lainnya, bahkan kementerian, mestinya mengikuti cara Jokowi. Untungnya, Kemenkumham sepertinya sudah mulai menerapkan model seperti yang dilakukan Jokowi.
Sumber :
beritasatu.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar