Dalam sekejap, PT Jakarta Propertindo menjadi pembicaraan banyak orang.
Jarang ada yang mengenal salah satu BUMD milik Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta itu sebelum Gubernur Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur DKI Basuki
Tjahaja Purnama (Ahok) memberikan setumpuk tanggung jawab.
Tidak hanya
mengurus properti, Jokowi-Ahok menambah lingkup kerja dengan instruksi
agar Jakpro juga mengurus soal air bersih dan telekomunikasi. Budi Karya
Sumadi, merupakan orang yang ditunjuk untuk menahkodai PT Jakpro ke
depannya. Berbekal dasar pengetahuan tentang arsitektur di Universitas
Gajah Mada dan lebih dari lebih dari 20 tahun sebagai arsitek di PT Jaya
Properti, pria yang sejak tahun 2004 hingga pertengahan 2013 menjadi
Presiden Direktur Ancol itu seakan mendapat tantangan baru dalam sejarah
hidupnya.
Tak melulu soal properti, Budi harus menjangkau
pengetahuan lain tentang air dan telekomunikasi. Ingin tahu bagaimana
sesulit apa situasi PT Jak pro saat dia masuk menjadi nahkoda? Bagaimana
mengatasi kendala-kendala di Jakpro? Dan apa rencana-rencana yang akan
dilakukan?
Berikut petikan wawancara Kompas dengan pria kelahiran 18 Desember 1956 tersebut:
Apa sebenarnya tugas dan fungsi PT Jakarta Propertindo?
PT. Jakarta Propertindo adalah sub-holding bagi BUMD bidang properti milik Pemerintah Pemprov DKI Jakarta. Status sub-holding
disandang sejak 15 Desember 2000, ketika PT Pembangunan Pluit Jaya
diubah menjadi PT Jakarta Propertindo. PT Pembangunan Pluit Jaya sendiri
didirikan sejak September 1997 saat menerima aset-aset dari eks Badan
Pengelola Lingkungan (BPL) yang sudah eksis sejak tahun 1960-an. PT
Jakarta Propertindo dikelola secara profesional dan berorientasi bisnis.
Perusahaan ini memiliki pengalaman dan landasan kuat di bidang
properti, baik dari segi manajemen, aset maupun sumber daya manusia yang
handal, profesional dan berintegritas tinggi.
Bagaimana rasanya setelah lebih dari 20 tahun bekerja di sektor pariwisata, kemudian pindah ke sektor properti seperti Jakpro?
Memang,
saya mendapatkan tantangan dari Pak Gubernur dan Wakil Gubernur untuk
menata agar Jakpro lebih baik lagi. Sejauh ini, bekerja bersama
beliau-beliau itu memang sangat menantang. Karena di Jakpro, saya tidak
hanya mengurusi soal properti, tapi juga soal pengelolaan air bersih.
Saya harus membuka pengetahuan baru lagi untuk mengerjakan itu.
Tentunya, saya juga menyusun tim untuk melaksanakan tugas-tugas.
Apakah ada perbedaan antara mengurus Ancol dengan mengurus PT Jakpro?
Sebenarnya
kalau namanya bekerja, sama saja. Tapi memang di Jakpro tantangannya
lebih banyak. Kita tidak mengerjakan satu sektor saja tapi juga
pengelolaan air bersih, SPBG, telekomunikasi. Saya pun dituntut untuk
membuat tim baru untuk mengerjakan hal-hal baru itu. Itu tantangannya,
saya harus mengembangkan diri saya, termasuk tim saya yang umurnya masih
muda-muda. Sebenarnya tak terlalu sulit, yang penting kita semangat
saja.
Apa prospek besar bapak terhadap PT Jakpro?
BUMD
itu mesti punya peran bukan hanya pada Pemda, tapi peran sosial juga
kita emban. Ingat, BUMD bukan semata komersial, tapi juga punya tanggung
jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Nah, dukungan Jokowi-Ahok kepada
kita membuat kita (Jakpro) menjadi entitas yang membanggakan. Tinggal,
kita memberdayakan potensi DKI yang belum disentuh. Salah satunya air
bersih dan telekomunikasi tadi. Sekali lagi bukan hanya soal Pendapatan
Asli Daerah melulu tapi Jakpro harus berperan menyejahterakan masyarakat
melalui program kerjanya.
Apakah ada kendala menuju cita-cita itu?
Banyak
sekali. Terutama soal persaingan usaha. Maklum, Jakpro sekarang banyak
tugasnya sehingga banyak perusahaan sejenis yang gimana gitu. Maka dari
itu, kita tidak bisa hanya sekadar mengandalkan monopoli karena kita
BUMD, kita harus meningkatkan kompetensi supaya menang. Tapi juga
karakter Jokowi-Ahok sangan cepat dan komunikasinya direct dan tak ada batas, maka kita sebagai prajurit sangat terbantu.
Apa program kerja yang paling dekat akan dikerjakan?
Kita
kemarin baru mendapat suntikan modal Rp 750 miliar. Alokasinya, Rp 650
miliar untuk mengakuisis Palyja dan Astratel, Rp 100 miliar untuk
membangun Water Plant Treatment. Kita tahu Jakarta Utara masih krisis
air bersih,dengan pembuatan WTP, krisis air di sana bisa ditangani.
Untuk pengelolaan air sudah ada saat ini tapi skalanya masih kecil yaitu
2.500 meter kubik per hari. Yang akan kami lakukan adalah meningkatkan
pengelolaan air menjadi 50.000 meter kubik per hari. Terkait penataan di
Waduk Pluit, kami akan selesaikan dulu dengan rekanan. Kapasitas kami
hanya di bagian barat waduk karena hanya itu yang milik Jakpro.
Sedangkan yang bagian timur itu milik pemda. Selain itu kami akan
mendukung penghijauan di Ria Rio, Pulo Mas. Di tempat ini akan dibuat
hutan kota seluas 15 ha, yang dilengkapi danau seluas 9 hektare, dan exhibition and concert hall seluas 3 hektare.
Bagaimana soal pembangunan rumah susun di Jakarta? Bukankah pembangunan rusun juga merupakan tugas Jakpro?
Betul. Kita akan perbanyak land bank.
Posisi kita tapi memang cukup dilematis. Jika lokasinya di pusat, tentu
kita tidak ada kemampuan membeli lahan. Karena mahal. Tapi kalau lokasi
di pinggir, transportasinya tidak mendukung. Karena itu, beberapa waktu
lalu, saya ajukan proposal ke Gubernur untuk membuat satu tempat yang
mengelompok seluas 100 hektare pembangunan rusun. Seperti semacam
sentralisasi rusun murah. Dengan kawasan seluas 100 ha itu, 80 persen
akan dijadikan rumah susun murah dan dijual. Kami tetap untung tapi
tidak tinggi. Sementara 20% lahan akan kami kelola sendiri secara
komersial dan jadi sumber pendapatan Jakpro.
Pria satu istri
yang memiliki satu anak tersebut pun menyadari, setumpuk tugasnya tidak
semudah membalikan telapak tangan. Perlu kerja keras, taktik serta
perencanaan yang maksimal. Namun, sebagian kecil perubahan wajah
Jakarta, yakni di Waduk Pluit dan Waduk Ria Rio, buah kerja kerasnya,
memberi semangat Budi melangkah ke depan.
Selamat bekerja, Pak!
Sumber :
kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar