"Laporan ke saya tidak ada (kekerasan). Tentu saja sudah saya tekan ke Satpol PP, semuanya harus persuasif," ujarnya kepada wartawan di Balaikota Jakarta, Selasa (27/8/2013).
Dalam setiap upaya penertiban, lanjut Jokowi, memang rentan terjadinya gesekan di lapangan. Namun, menurutnya hal tersebut tidak perlu terjadi karena tak ada satu pihak yang kalah atau menang. Waduk semestinya berfungsi sesuai fungsinya dan warga yang bermukim di sekeliling direlokasi ke rusun.
"Sudah bicara baik-baik. Tapi kota ini ada aturan, waduk khusus untuk air, warganya direlokasi ke rusun semua, adil, semua dapat solusi," kata Jokowi.
Jokowi sudah mengetahui bahwa ada warga sekitar Waduk Pluit yang melaporkannya ke Polda Metro Jaya atas aksi kekerasaan dalam upaya pembongkaran rumah warga. Jokowi akan menggali informasi lebih lanjut kepada Satpol PP tentang kronologi pembongkaran pada Kamis (22/8/2013).
"Besok saya panggil. Tapi memang kita lakukan persuasif, jangan sampai ada gesekan," kata Jokowi.
Sebelumnya diberitakan, warga Blok G RT 19 RW 17, Penjaringan, Jakarta Utara, melaporkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh Satpol PP ke Sentra Pelayanan Kepolisian Mapolda Metro Jaya. Mereka tidak terima diperlakukan kasar oleh Satpol PP saat pembongkaran sisi kumuh Waduk Pluit.
Di Mapolda Metro Jaya, warga membawa barang bukti berupa foto dan video saat pembongkaran berlangsung dan saat bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta tiga bulan lalu. Warga yang terluka dalam pembongkaran itu akan melakukan visum setelah selesai membuat laporan.
Pada saat pembongkaran pekan lalu, petugas Satpol PP, polisi, dan TNI melakukan penggusuran warga Waduk Pluit dengan mengerahkan 1.100 personel. Sempat terjadi bentrok antara petugas dan warga yang menolak bangunan mereka dibongkar.
Sumber :
kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar