Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai blusukan Joko Widodo (Jokowi) sebagai ekspresi ketidakpercayaan terhadap birokrasi. Sistem birokrasi di Jakarta, tidak bekerja maksimal menyelesaikan permasalahan warga ibukota.
Koordinator Badan Pekerja ICW, Danang Widoyoko mengungkapkan bila birokrasi berjalan dengan baik, tentu saja blusukan tidak akan seintensif saat ini. Blusukan memerankan fungsi monitoring, komunikasi, koordinasi dan evaluasi atas sebagian atau seluruh jajaran birokrasi.
"Blusukan adalah ekspresi ketidakpercayaan Jokowi kepada birokrasi. Justru blusukan harus terus dilakukan jika birokrasi belum baik," ungkapnya dalam Workshop Mencegah Konflik Kepentingan dalam Sistem Pengadaan Barang/Jasa di DKI Jakarta, Rabu (21/8/2013) sore.
Menurut Danang, evaluasi bisa dilakukan oleh pihak Inspektorat provinsi. Sedangkan, monitoring dan kontroling untuk memastikan implementasi kebijakan di lapangan tepat sasaran berada di tangan Dinas atau pejabat lainnya.
"Bila birokrasi berjalan baik, tentu blusukan akan berkurang. Seharusnya yang bekerja itu sistem birokrasi bukan inisiatif pribadi dari Jokowi maupun Ahok," lanjut Danang.
Fenomena lain adalah munculnya Ahok Center, merupakan simbolisasi ketidakpercayaan dan ketidaksabaran Wakil Gubernur DKI melihat birokrasi yang lamban. Salah satunya terkait banjir dan permasalahan perumahan yang sudah menahun di DKI Jakarta.
Danang menjelaskan, tantangan terbesar Jokowi dan Ahok adalah memunculkan birokrasi baru sebagai realisasi tagline, Jakarta Baru. Bila gagal, makan birokrasi yang telah susah payah dibangun akan kembali ke seperti sebelumnya.
Sumber :
gatra.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar