Koordinator Badan Pekerja Indonesian Corruption Watch (ICW), Danang
Widoyoko, menilai Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) belum mampu melaksanakan reformasi
birokrasi secara maksimal. Akibatnya, yang terjadi saat ini para
brirokrat masih bergantung pada keberadaan pemimpin baru.
"Contohnya,
mau sampai kapan Jokowi blusukan. Berapa persen dari luas Jakarta yang
sudah dijangkau oleh Jokowi. Jika ada sistem birokrasi yang dilembagakan
dengan baik, tentu blusukan tidak perlu seintensif saat ini," jelas
Danang di Balai Kota, Jakarta, Rabu (21/8/2013).
Menurutnya,
fungsi evaluasi seharusnya bisa dilakukan oleh inspektorat, fungsi
monitoring atau kontroling seharusnya bisa dilakukan oleh kepala dinas.
"Blusukan adalah ekspresi ketidakpercayaan Jokowi terhadap birokrasi,"
kata Danang.
Danang menambahkan bila Jokowi-Ahok gagal membangun
birokrasi mereka setelah masa jabatan selesai, Jakarta akan kembali
seperti semula. "Oleh karena itu, sesungguhnya tantangan terbesar Jokowi
dan Ahok adalah memunculkan birokrasi baru sebagai realisasi dari
tagline mereka, Jakarta Baru," pungkasnya.
Sumber :
okezone.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar