Fitra: Apa Salahnya Jika Dana Blusukan Jokowi Dibongkar?

Meskipun banyak fihak mensinyalir data yang dikemukakan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) kurang akurat, cenderung mencari popularitas dan cenderung berafiliasi pada partai tertentu, tetapi Fitra tetap merasa tidak ada yang salah dengan diungkapnya dana blusukan Jokowi-Basuki. Sebab, apa yang disampaikan terkait akuntabilitas anggaran.
"Karena dana operasional itu diperuntukkan bagi kepala daerah untuk menjalankan core operation-nya. Dan core operation Jokowi-Ahok itu kan blusukan. Apanya yang salah dari penyebutan ini," tanya Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra, Uchok Sky, dalam surat elektronik yang diterima Kompas, Rabu (24/7/2013).
Dia juga menjelaskan, rilis yang disebarkan Fitra berdasarkan lampiran dari peraturan gubernur, yakni lampiran III Peraturan Gubernur No 10 tahun 2013 tertanggal 25 Februari 2013, halaman 50. Mengacu lampiran itu, Fitra menyebut anggaran blusukan Jokowi atau belanja penunjang operasional tahun 2013 sebesar Rp 26.670.450.000 per tahun.
Ia mengatakan, akuntabilitas anggaran itu sangat berkaitan erat dengan sejauh mana publik tahu jumlah dana dan bagaimana cara penggunaannya serta untuk apa saja. Sehingga, semua kalangan diminta bisa jernih menerima informasi tersebut.
"Jadi, tidak perlu tersinggung atau menuding macam-macam ke Fitra dengan rilis ini," cetus Uchok, yang membantah ada motif politik di belakangnya.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sempat menanggapi soal rilis Fitra ini. Menurutnya, blusukan tidak ada dananya. Modalnya hanya jalan kaki. Sehingga, dia meminta Fitra pintar membaca anggaran tersebut.
Sedangkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut dana blusukan yang dimaksud Fitra adalah dana operasional yang memang diatur undang-undang. Dia mencurigai Fitra didomplengi kepentingan politik dengan membandingkan dana operasional Jokowi-Basuki dengan dana operasional Fauzi Bowo-Prijanto.

Sumber :
kompas.com