Sayang, Syahrudin tidak bisa bertemu Jokowi. Karena sang gubernur ada acara lain yaitu mengunjungi Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata.
Syahrudin ingin bertemu Jokowi ada banyak hal yang ia ingin sampaikan. Salah satunya soal kurangnya orang Betawi menduduki jabatan strategis di Pemprov DKI.
"Gubernur DKI Jakarta perlu memberikan kepercayaan kepada tokoh Betawi untuk memegang jabatan strategis. Setidaknya tokoh itu lebih memahami karakter warga Betawi yang jumlahnya 18 persen dari total penduduk Jakarta," ujar Syahrudin di Balai Kota, Jakarta, Rabu (19/6/2013).
Syahrudin menambahkan, kehadiran tokoh Betawi dalam jajaran birokrasi setidaknya dapat menambah kepercayaan diri warga Betawi sebagai warga asli DKI. "Sekarang ini Gubernur DKI Jakarta dari suku Jawa dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dari Tionghoa," tambahnya.
Keberadaan tokoh Betawi dalam jabatan birokrasi, menurut Syahrudin, dibutuhkan mengingat salah satu tujuan Jokowi memimpin DKI Jakarta adalah mem-branding Kota Jakarta dengan simbol-simbol muatan lokal.
"Gubernur berulangkali mengatakan DKI harus punya ciri khas Betawi, baik dari bangunan maupun dari pakain. Yang tahu detail tentang filosofi Betawi yah orang Betawi," jelasnya.
Pasalnya, menurut Syahrudin, Jokowi berniat untuk membuat semua gedung, perkantoran dan lokasi komersil lainnya supaya memiliki ciri khas Betawi. Infrastruktur dan seni hias serta makna dari bangunan budaya Betawi tentunya lebih diketahui oleh tokoh Betawi ketimbang tokoh lainnya.
Terkait kritik itu, Jokowi menanggapinya dengan tenang. "Saya, kita, siapapun berpikiran seperti itu tidak masalah pemimpin daerah dipimpin oleh warga asli daerah itu. Sekali lagi kan rakyat yang menentukan," ujar Jokowi di TMP Kalibata Jakarta.
Sumber :
merdeka.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar