Tak hanya turun ke lapangan, Jokowi pun meminta lurah dan camat untuk menempel anggaran mereka tahun ini di kantor RT dan RW sebagai bentuk transparansi. Menurut Jokowi, ini merupakan bentuk terobosan untuk mereformasi birokrasi yang sudah terbentuk lama.
Pada kesempatan berbeda, Wakil Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan akan menambah upayanya mereformasi birokrasi. Menurut dia, pelayanan yang berjalan pada masa-masa awal kepemimpinan Jokowi-Ahok adalah peninggalan masa kepemimpinan yang lama. "Ini yang harus diubah," ujarnya.
Selain blusukan dan transparansi informasi, lelang jabatan camat dan lurah adalah upaya agar orang-orang yang menempati posisi tersebut punya kapabilitas. "Ini memenuhi harapan," ujar Ahok mengomentari lelang jabatan. Orang tak lagi bisa sekadar titip CV agar mendapat jabatan. Tapi benar-benar ada proses seleksi untuk memperoleh sumber daya manusia terbaik. "Sekarang, untuk cari calon camat saja, punya stok 70-80 orang yang bagus."
Ketua Komisi A DPRD DKI, Ida Mahmudah, menyambut baik perubahan birokrasi yang dibawa Jokowi maupun Ahok. Menurut dia, selama ini birokrasi di pemerintah Jakarta sulit untuk berubah ke arah yang lebih baik. Kerja santai pun melekat dan menjadi bagian pegawai sipil Jakarta. Karena itu, ia pun mengapresiasi perubahan pelayanan di tingkat kelurahan maupun kecamatan, meski belum seluruhnya berubah total.
"Kelurahan, kecamatan, ataupun puskesmas memang menjadi ujung tombak pelayanan publik. Kami harus mendukung perubahan itu," katanya.
Sumber :
tempo.co
Tidak ada komentar:
Posting Komentar