"Ada komersialisasi dan yang saya sampaikan dari awal dulu ada developer-developer lepas kecil yang ingin menduduki tanah negara. Ini yang harus dihilangkan dan belum banyak diangkat," kata Jokowi di Kebagusan, Jakarta, Rabu (15/5/2013).
Menurut Jokowi, Pemprov DKI telah memiliki data kependudukan warga bantaran Waduk Pluit. Dari data tersebut ditemukan beberapa warga yang memiliki usaha rumah kontrakan, bahkan tiap warga memiliki persewaan hingga 20 rumah kontrakan.
"Kalau dibiarkan seperti itu terus-terusan, kemudian dikasih uang kerahiman, dia mendapat keuntungan sebulan saja sudah berapa juta itu," tegas Jokowi.
Jokowi menjelaskan, setelah ia mengetahui kondisi di lapangan yang sebenarnya, ia mendapatkan fakta bahwa hampir semua warga bantaran Waduk Pluit mau direlokasi ke Rusun Marunda. Mereka yang menolak, kata Jokowi, hanyalah warga yang memiliki penyewaan atau memiliki usaha rumah kontrakan di daerah tersebut.
"Yang rame-rame itu ya developer dan pemilik kontrakan itu. Kalau rakyat mau semuanya kok pindah ke rumah susun," kata Jokowi.
Relokasi warga di sekitar Waduk Pluit tak lepas dari musibah banjir di Jakarta pada awal 2013 di daerah sekitar waduk. Setelah ditelisik, banjir disebabkan penyempitan waduk yang semula seluas 80 hektar menyusut jadi 60 hektar akibat banyaknya permukiman warga sekitar.
Demi menyelesaikan masalah itu, Pemprov DKI Jakarta membangun rumah susun di Marunda dan Muara Baru, Jakarta Utara. Namun, tak semua warga Waduk Pluit bersedia pindah ke rumah susun tersebut.
Sumber :
kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar