Jokowi: Ada Developer Yang Ingin Duduki Tanah Negara

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengakui banyak warga berduit yang tinggal di bantaran Waduk Pluit. Dirinya pun menyatakan bahwa saat ini telah memegang data-datanya. 
"Tapi kita tidak ingin buka-buka. Ada yang satu orang punya sewaan 20, ada satu orang punya sewaan 15. Satu orang punya sewaan 12," kata Jokowi seusai menghadiri pelantikan pengurus PKK di kawasan Kebagusan, Jakarta Selatan, Rabu (15/5/2013).
Jika hal tersebut terus terjadi,  lantas kemudian diberikan uang kerohiman, mantan Wali Kota Solo itu justru menilai akan menambah keuntungan bagi mereka.
"Ada komersialisasi, yang saya sampaikan dari awal dulu ada developer-developer lepas kecil yang ingin menduduki tanah negara. Dan ini yang harus dihilangin dan belum banyak diangkat. Ini kita yang di làpangan, kita sudah tahu, kelihatan semuanya," tuturnya.
Dari ribuan kepala keluarga yang berada di Waduk Pluit, orang nomor satu di Jakarta itu menyatakan, tidak semuanya memiliki rumah. "Itu tidak ada separuh masyarakat yang ada di situ (punya rumah), di sana mereka hanya sewa dari pemilik kontrakkan itu. Yang bikin ramai yang banyak (kontrakan) itu. Kalau rakyat mau semuanya kok pindah ke rumah susun. Yang teriak ya itu, developer," tegasnya.
Seperti diketahui, dalam menjalankan aksinya merelokasi warga, Jokowi berulangkali menegaskan bahwa dirinya lebih memilih membangun rumah susun sewa ketimbang memberikan uang kerohiman. Namun, kebijakan Jokowi ini ditentang oleh sejumlah orang. Para penentang ini bahkan mengadukan Jokowi ke Komnas HAM dengan tudingan telah melakukan pelanggaran HAM.

Sumber :
okezone.com