Kunjungan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ke Singapura pada pekan lalu rupanya bukan hanya mempelajari proyek mass rapid transit (MRT). Di sana, dia juga melihat kompleks permukiman terpadu, seperti di Bishan dan Ang Mo Kio, di Singapura.
Kedua
permukiman itu dilengkapi taman bernama Bishan Park, area hijau yang
dimanfaatkan warga untuk bersosialisasi, berolahraga, dan berbagai
kegiatan lain di luar rumah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana
menerapkan konsep serupa di berbagai kawasan yang padat penduduk.
"Sejauh
ini yang paling memungkinkan untuk konsep itu adalah Marunda," kata
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama seusai rapat pimpinan
di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 1 April 2013.
Pemerintah tak
ingin lagi membeli tanah dalam jumlah kecil, misalnya hanya 2 atau 3
hektare, lalu dijadikan beberapa unit rusun. "Pak Gubernur maunya
langsung beli ratusan hektare, jadi bisa dibuat rusun, taman,
macam-macam," Ahok berujar. "Jadi orang yang tinggal di situ benar-benar
mendapat suasana baru, kerja juga dekat, tidak usah kena macet."
Marunda
dipilih karena kawasan tersebut akan memiliki Kawasan Berikat
Nusantara, Kawasan Ekonomi Khusus, dan Pelabuhan New Tanjung Priok.
Kawasan Berikat Nusantara saja diperkirakan bisa menyerap sekitar 3.000
tenaga kerja. Kawasan itu juga sudah memiliki beberapa rumah sakit,
seperti RSUD Koja dan RS Duren Sawit. "Bayangkan, kalau ratusan ribu
masyarakat pindah ke sana, bisa mengurangi macet berapa banyak," kata
Ahok.
Kawasan lain yang juga potensial untuk dijadikan tempat
hunian terpadu di antaranya Cakung dan Cilincing, yang kini merupakan
kawasan industri. Ahok mengatakan, pemerintah tak ingin keduluan pihak
swasta untuk mengembangkan kawasan-kawasan tersebut. "Kalau sudah dibeli
swasta, nanti jadi mahal," ujarnya.
Lantaran itulah, mereka
akan memanfaatkan perusahaan-perusahaan yang memerlukan izin
pengembangan usaha di kawasan tersebut. "Kami tidak akan meminta biaya
perizinan, tetapi meminta supaya dibantu mengembangkan wilayah tersebut,
bisa dalam bentuk tanah," katanya. Nantinya, biaya pembangunan akan
ditanggung oleh pemerintah, termasuk biaya infrastruktur dan perabotan
dalam rusun yang dibangun di kawasan tersebut.
Sumber :
www.tempo.co
Tidak ada komentar:
Posting Komentar