Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo tidak ingin proyek pembangunan Mas
Rapid Transit (MRT) dikendalikan Japan International Coorperation Agency
(JICA). Atas alasan itu, pria yang akrab disapa Jokowi ini akan
mengajukan renegosiasi plafon pinjaman dan konsultan.
"Semuanya di renego, tapi ini rampung dulu lah, ini rampung dulu yang
penentuan kontrak (pemenang tender)," ujar Jokowi di Balai Kota DKI, Jl
Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (2/4).
Jokowi menambahkan, selama berlangsungnya pinjaman dari luar negeri,
penggunaan teknologi hingga konsultan proyek didatangkan dari Jepang.
Jika itu berlangsung, maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta
tidak bisa melakukan pengawasan.
"Itu yang kemarin saya cari, untuk itu jangan semua di sana, ya
speknya bener enggak, kualitasnya bener enggak, kalau semuanya dari sana
gimana cara ceknya," tandasnya.
Saat ini, Pemprov DKI berupaya mencari tim konsultan sebagai
pengawas, salah satunya melalui kunjungan ke Land Transport Authority
(Dinas Perhubungan) di Singapura Sabtu-Minggu lalu.
"Ya jelas, semuanya dari awal sudah dari sana. Kita ini belum punya
pengalaman di MRT, Paneling, harus ngomong apa adanya. Belum,"
ungkapnya.
Sumber :
merdeka.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar