Jokowi memaparkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017 dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2013).
Ia mengatakan penyusunan dokumen Raperda RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2013-2017 telah mengacu pada pedoman penyusunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Berdasarkan peraturan tersebut, maka dalam RPJMD telah memuat gambaran kualitatif untuk lima tahun yang akan datang beserta target kuantitatifnya yaitu target dampak, hasil maupun berfungsinya program pembangunan yang akan dicapai berdasarkan urusan pemerintahan.
"Namun demikian, apabila Dewan yang terhormat merasa masih perlu adanya beberapa penyempurnaan atas RPJMD dimaksud maka Eksekutif akan memperbaikinya sepanjang telah disepakati bersama," kata Jokowi.
Adapun beberapa gambaran kualitatif DKI Jakarta untuk lima tahun yang akan datang, antara lain:
1. Masalah kemacetan sudah tertangani dengan beroperasinya: MRT Lebak Bulus–Bundaran HI, Light Rapid Transit, 15 koridor busway, serta berfungsinya sistem pembatasan kendaraan pribadi, penataan trayek angkutan umum dan peremajaan armada bus.
2. Masalah Banjir, rob, dan genangan sudah berkurang dengan berfungsinya: 12 situ/waduk dan 17 embung, sumur resapan di 21 lokasi, 44 unit polder, dan selesainya normalisasi dan pengerukan 63.220 meter sungai dan saluran. Sementara proyek Jakarta Coastal Defense Strategy (JCDS) dan Terowongan multifungsi bawah tanah sudah dalam proses pembangunan.
3. Masalah kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kota sudah semakin baik dengan berfungsinya 2.443 unit Rusunawa yang terpadu dengan fasilitas pasar, kesehatan dan olahraga, meningkatnya ruang publik dengan bertambahnya luas RTH menjadi 11 persen serta tertatanya 100 lokasi kampung dan lingkungan kumuh.
Mengenai integrasi antar program-program di dalam RPJMD dan implemetasinya dengan Perda Tata Ruang, Jokowi menjelaskan dalam RPJMD tidak terlihat integrasinya karena dasar pengelompokkannya adalah berdasarkan Urusan Pemerintahan.
Program-program dalam RPJMD pada dasarnya sudah mempedomani Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW 2030, maka dalam implementasinya program-program tersebut dijamin akan saling terintegrasi. Hal ini sejalan dengan misi pertama dalam RPJMD, yaitu mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
Jokowi yakin program-programnya diterima oleh DPRD DKI Jakarta. "Yakin bisa. Kalau ada yang belum baik, diperbaiki. Kalau yang belum jelas, dijelasin," ujar Jokowi.
Ketika ditanya mengenai RPJMD belum terlihat jelas arahnya 5 tahun ke depan, RPJMD adalah dokumen formal yang harus disiapkan sehingga bergeraknya sudah ada payung hukumnya.
"Kita ini paling kedodoran dan kocar-kacir di pelaksanaannya. Itu kan dokumen adminisratif yang harus kita penuhi. Kalau mau buat yang bagus ya bisa aja. Kalau tidak dilaksanakan untuk apa?" kata Jokowi.
Sumber :
news.detik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar