Dalam rapat tersebut, Jokowi akan memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD tentang raperda Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017 serta raperda tentang pengelolaan sampah.
Pada rapat paripurna sebelumnya, tanggal 7 Maret 2013 lalu, ada empat fraksi DPRD DKI Jakarta yang mengkritik tentang arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017 yang dirancang Pemprov DKI.
Fraksi PAN-PKB, minta penjelasan pada Jokowi atas alokasi anggaran untuk penanganan dan pengendalian banjir. Mereka menilai dalam RPJMD alokasi anggaran untuk pos tersebut semakin tingggi dari tahun ke tahun tetapi tidak sebading dengan manfaatnya
"Hal itu menunjukkan pemprov DKI selama ini cenderung malas mencari solusi, cenderunga jarang mencoba membuat langkah dan terobosan baru," kata ketua Fraksi PAN-PKB, Hidayat AR Yasin.
Sementara itu Fraksi Gerindra dan Fraksi Persatuan Pembangunan (PPP) mengkritik hal yang senada. Kedua fraksi tersebut menilai RPJMD DKI Jakarta 2013-2017 belum menggambarkan arah pembangunan dan bagaimana kondisi Jakarta lima tahun ke depan. Terutama masalah penanganan banjir dan kemacetan.
Terkait kritikan tersebut, Jokowi mengaku penanganan banjir belum bisa berjalan secara maksimal, sebab katadia, APBD baru cair 26 Februari lalu.
"Kerja saja belum. Nanti dilihat lah bagaimana, APBD belum keluar saja sudah keruk waduk Pluit. Sudah dibersihkan dilihat lah apalagi ada APBD," kata Jokowi saat itu.
Menurutnya, selama ini banyak pihak menilai dari segi struktur saja. Tetapi non struktruk tidak penah diperhatikan. Jokowi mengatakan bahwa penanganan banjir dari segi non struktur tersebut dampaknya lebih besar.
"Orang dilihatnya itu terus (struktur). Non struktur itu hati-hati lebih besar dampaknya. Non struktur itu misalnya sumur resapan itu nonstruktur. Itu akan pengaruh nanti," kata Jokowi.
Sumber :
metro.news.viva.co.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar