Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta
Triwisaksana mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo harus
berhati-hati dengan proyek monorel yang akan dikerjakan oleh PT Jakarta
Monorail (PT JM). Pasalnya, PT JM memiliki sejarah buruk dalam
pembangunan moda transportasi massal berbasis rel tersebut.
"PT JM
itu kan dulu juga bilang punya investor, ternyata tidak bisa
terselesaikan. Sekarang dia bilang punya uang juga dari Ortus (investor
baru PT JM), jangan-jangan nasibnya bakal sama lagi," kata pria yang
akrab disapa Sani itu, saat dihubungi di Jakarta, Rabu (20/3/2013).
Ia
juga mengingatkan kepada Jokowi terkait masa depan proyek monorel.
Apabila proyek itu merugi, maka Pemprov DKI-lah yang akan mengambil alih
dan menjadi beban masyarakat Ibu Kota.
Jokowi juga diminta untuk
harus mempertimbangkan segi subsidi yang akan diberikan kepada PT JM
yang nantinya akan bertindak sebagai operator. Tarif monorel itu, kata
Sani, akan lebih mahal karena nilai investasinya yang besar.
"Kalau
mau subsidi, seharusnya menggunakan sistem lelang. Ini kan tidak. PT JM
ditunjuk, artinya Gubernur melanggar hukum kalau menyubsidi monorel.
Lain halnya dengan Transjakarta disubsidi, ada regulatornya BLU
Transjakarta, dan operatornya dilelang, bukan ditunjuk," kata Sani.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar