Rabu, 20 Maret 2013

Ditegur Jokowi, Camat Kramat Jati Tertibkan Pedagang di Jl Raya Bogor

Sejumlah pedagang yang biasa mangkal di Jl Raya Bogor, Jakarta Timur, akan ditertibkan oleh Camat Kramat Jati Ucok Bangsawan Harahap. Aksi ini dilakukan setelah sang camat ditegur oleh Gubernur DKI Joko Widodo hingga para pengguna jalan.

Sebelum melakukan penertiban paksa, Ucok mengumpulkan sekitar 50 pedagang dalam acara sosialisasi penertiban pedagang kaki lima di aula Kelurahan Kramat Jati, Jl Kerja Bakti nomor 32, Jakarta Timur, Rabu (20/3/2013). Hadir juga dalam acara itu AKP Ilhamsyah Nasution, Kanit Bina Masyarakat Polsek Kramat Jati.

"Warga mengeluh soal pedagang yang di jalan karena kumuh, memacetkan lalu lintas dan segala macam keluhannya. Ada juga pemotor, sampai jatuh karena limbah penjual ikan, seperti kepala, buntut dan isi perut ikan dibuang ke jalan," kata Ucok.

Menurut Ucok, para pedagang berjualan di jalanan tepat di depan pusat pertokoan Ramayana dan Carrefour. Mereka muncul menjelang tengah malam hingga pagi hari. Hanya ada satu lajur tersisa bagi pengendara jalan yang melintas.

"Kalau mau 24 jam, jangan di jalan, tapi di dalam pasar," tegas Ucok.

Karena itu, Ucok dan jajarannya akan membuat aturan tegas soal pedagang tersebut. Mereka boleh berjualan dengan syarat ketat yakni harus bubar mulai pukul 05.30 WIB, lalu membawa kantong sampah sendiri.

"Kasihan anak-anak yang mau berangkat sekolah, kalau begini terus bagaimana Kramat Jati mau bersih. Apalagi sampai dapat Adipura, babak belur kita," terangnya.

"Kalau masih melanggar, pedagang nanti saya libas," tandasnya.

Ucok bercerita, Gubernur DKI Joko Widodo sudah menyoroti permasalahan ini. Dia bahkan kerap mendapat teguran. "Kalau pedagang tidak tertib siapa yang kena omelan atasan? Ya saya," ceritanya.

AKP Ilhamsyah Nasution, Kanit Bina Masyarakat Polsek Kramat Jati menambahkan, pihaknya juga kerap mendapat keluhan dari masyarakat. Dia mengimbau para pedagang tidak menyulitkan para penguna jalan.

"Seandainya keluarga pedagang yang jatuh dari motor karena jalan licin kena limbah ikan, gimana? Pasti nggak mau. Jadi tolong, kita saling membantu," imbaunya.

Bagaimana respons para pedagang? Ria (42), pedagang ikan di kawasan tersebut mengaku dia memang berjualan di badan jalan. Dia setuju bila ada pembatasan.

"Tapi kalau soal buang sampah, ya habis mau gimana lagi, tempat sampahnya jauh," ungkapnya.

Sulaiman (77), koordinator para pedagang pun menjawab senada. Namun menurut dia, kemacetan di kawasan tersebut bukan hanya salah pedagang. Jalanan rusak juga jadi faktor penambah keruwetan lalu lintas.

"Jadi, macet tidak semata-mata karena pedagang. Betulkanlah jalan rusak itu," tegasnya.

Aula Kelurahan Kramat Jati
Jalan Kerja Bakti No 32, Jakarta Timur

Acara:

Sosialisasi relokasi pedagang kaki lima di Jalan Raya Kramat Jati, dihadiri oleh 50 pedagang kaki lima.

==AKP Ilhamsyah Nasution, Kanit Bina Masyarakat Polsek Kramat Jati

"Kita kena omelan atasan dan masyarakat karena kemacetan pagi hari di sekitar Raya Bogor, kendalanya hanya karena pedagang Kramat Jati. Kalau mau berdagang, boleh. Tapi, jangan keterlaluan. Jangan sampai pedagang malah menyulitkan pengguna jalan yang ingin bekerja. Toh, semua sama-sama mencari makan,"

"Seandainya keluarga pedagang yang jatuh dari motor karena jalan licin kena limbah ikan, gimana? Pasti gak mau. Jadi tolong, kita saling membantu,"

==Ria (42), pedagang ikan

"Ya memang sih makan badan jalan, namanya juga dagang, cari makan. Kita sih setuju-setuju aja kalau dikasih batas dagang. Tapi kalau soal buang sampah, ya habis mau gimana lagi, tempat sampahnya jauh,"

============
Soal kemacetan-pedagang

Sulaiman (77), Koordinator pedagang
"Kami setuju saja kalau dibikin tertib. Pedagang memang banyak, tapi jalan kan juga ada yang rusak sehingga bikin macet. Jadi, macet gak semata-mata karena pedagang. Betulkanlah jalan rusak itu,"

Ucok Bangsawan Harahap, Camat Kramat Jati
"Memang, ada jalan rusak yang juga menambah kemacetan. Jalan itu memang di wilayah saya. Tapi nanti kalau saya yang betulkan itu jalan, ada pemeriksaan BPK soal anggaran, kita akan disalahkan. Orang belum tentu terima niat baik kita. Warga bisa bikin surat ke Kementerian PU. Kementerian ini memang agak susah dihubungi, tapi di sana yang berwenang betulkan jalan.

Sumber :
news.detik.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar