"Kami mencium ada gelagat ingin mereduksi kemeriahan dan partisipasi publik terhadap pelantikan Jokowi dengan membuat jadwal pelantikan Jokowi di malam hari," kata Fahmi di Jakarta, Senin (6/10/2014). Ia mengatakan dirinya mendapat informasi khusus bahwa ada upaya membuat pelantikan Jokowi pada 20 Oktober di luar kelaziman. "Apa benar pemerintah menginginkan pelantikan Jokowi-JK di malam hari?" tanyanya.
Pihaknya tidak mengerti skenario apa yang sedang direncanakan kelompok-kelompok yang kecewa terhadap hasil pilpres lalu untuk menahan laju dan animo publik terhadap Jokowi-JK. "Mudah-mudahan upaya pelantikan di malam hari bukan bagian dari strategi penundaan ataupun penggagalan pelantikan Jokowi. Seluruh elemen masyarakat prodemokrasi harus memastikan para pimpinan MPR yang terpilih nanti tidak coba mengganggu apa yang sudah menjadi keputusan rakyat," katapelannya.
Majelis hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak seluruh gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Mahkamah Konstitusi menilai, Prabowo-Hatta tak bisa membuktikan dalil permohonan mereka.
Dengan putusan itu, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih 2014-2019. Pasalnya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat, tidak ada cara untuk mengubahnya. Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun telah menetapkan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sebagai pemenang Pilpres 2014. [antara]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar