Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, pimpinan akan melakukan koordinasi dengan ketua fraksi. "Persetujuan itu memang dijadwalkan untuk diberikan juga hari ini, tetapi pagi ini pimpinan meminta ada rapat koordinasi informal terlebih dahulu antara pimpinan dewan dengan pimpinan fraksi," kata Prasetyo di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (6/10/2014).
Rapat koordinasi ini akan dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB. Menurut Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta Mangara Pardede, rapat ini dilakukan untuk membahas mekanisme pemberian persetujuan terhadap pengunduran diri Jokowi. Karena seperti diketahui, pada Jumat 3 Oktober 2014 lalu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru saja mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
"Ada surat dari Kemendagri yang mengatakan bahwa DPRD harus mempertimbangkan juga pengganti peraturan di Undang-Undang Nomor 32," terangnya.
Dalam revisi UU No. 32/2004, penyampaian rencana pengunduran diri kepala daerah ke DPRD hanya berupa pemenuhan etika saja, sehingga tidak masalah bila ada fraksi yang menolak permintaan pengunduran diri. Persetujuan mengenai pengunduran diri sendiri, murni ada di tangan Presiden yang berwenang untuk mengeluarkan Keppres.
"Karena Undang-Undang itu sudah diteken dan berlaku, jadi rapim itu akan memutuskan apakah lanjut (membahas pengunduran diri Jokowi) di paripurna atau tidak?" ujar Mangara.
Sebelum Paripurna, DPRD Minta Rapat Informal
Sebelum digelar Paripurna, para pimpinan DPRD dan Fraksi meminta terlebih dahulu diadakan rapat informal.
"Pagi ini pimpinan meminta ada rapat koordinasi informal terlebih dahulu antara pimpinan dewan dengan pimpinan fraksi sebelum memberikan persetujuan pengunduran diri Joko Widodo" kata Mangara, Senin, (6/10/2014). [merdeka]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar