Tender Mercy Cermin SBY Hanya Basa-basi dan Tak Butuh Tim Transisi

Keputusan Sekretariat Negara untuk tetap melakukan pengadaan mobil baru Mercedez Bens untuk para menteri Kabinet Jokowi-JK senilai Rp 91 miliar dinilai sebagai pesan implisit bahwa SBY merasa tidak memerlukan dan tidak mau diganggu Tim Transisi Jokowi-JK selama dia masih menjabat.
"Soal mobil-mobil Mercedez para menteri saja tidak bisa dikomunikasikan Tim Transisi dengan Pemerintahan SBY, apalagi program-program lain?
Politik itu lihat gelap dalam terang, lihat terang dalam gelap," ujar Direktur Pusaka Trisakti Fahmi Habsyi, Rabu (10/9), di Jakarta.
Fahmi menjelaskan, curhatan dan komplain SBY terhadap Tim Transisi pada Jumat (5/9) lalu menegaskan bahwa program dan kebijakan masih tetap tanggung jawabnya hingga 20 Oktober. Itu bukti bahwa agenda Jokowi tidak bisa dipaksakan selama SBY masih menjabat.
Karena itu, Fahmi menilai, lebih baik bila Tim Transisi tidak usah kerepotan ke sana ke mari berkordinasi dengan menteri-menteri untuk menyesuaikan program Jokowi-JK.
"Bikin capek saja, dan malah disemprot. Tunggu saja 20 Oktober. Siapkan dari sekarang," imbuhnya.
Fahmi juga mempertanyakan alasan Mensesneg Sudi Silalahi meneruskan pengadaan tender mobil tersebut. Padahal, Jokowi sejak awal menolak pengadaan itu. Selain itu, sebenarnya Pemerintah bisa membeli mobil lain yang lebih murah dan pantas.
"Jika permintaan Jokowi membatalkan tidak digubris dan tetap dipaksakan dengan kendaraannya didatangkan, maka langkah terakhir sebaiknya Jokowi meminta saran KPK untuk menyelidiki pengadaannya setelah dilantik," kata Fahmi.
Termasuk, meminta pendapat BPK dan KPK jika kendaraan tersebut dilelang atau dijual kembali untuk dimasukkan kas negara. "Karena ini soal rasa empati publik dan sense of crisis yang hilang di era lalu," tambahnya.

MensetnegTetap Ngotot, Ada Apa?
Dalam pernyataannya kepada Metro TV, Presiden terpilih Republik Indonesia yaitu Joko Widodo menegaskan bahwa ia tidak sepakat dengan pembelian mobil baru untuk kabinet Kementeriannya nanti. Ia menganggap bahwa itu tidak perlu dilakukan.
"Saya sudah sampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara, bahwa pembelian mobil baru tidak perlu kita lakukan. Toh mobil yang lama juga masih sangat bagus dan layak digunakan," jelas Joko Widodo.
Namun Sudi Silalahi selaku Menteri Sekretaris Negara bersikeras untuk tetap membelanjakan uang negara milyaran Rupiah itu. Menurut surat keputusan pengadaan barang Mensesneg: Peng-03/PPBJ-PKMPSM/08/2014, bahwa dana yang disiapkan dan sudah final untuk dibelanjakan adalah sebesar Rp91,9 milyar.
"Ini sudah menjadi tugas kami di Kementerian Sekretaris Negara. Program kami sudah berjalan dan itu harus tetap dilaksanakan. Tidak bisa dong dia (Joko Widodo) mendikte untuk tidak melaksanakan program kerja ini," tepis Sudi Silalahi.
Komitmen Mensesneg ini, tentunya sangat disayangkan. Lantaran pembelanjaan uang negara sebesar Rp91 milyar, rasanya tidak begitu penting. Malah cenderung menghamburkan dana negara. Kalau hitungan kasarnya Rp91,9 milyar itu dibagi dengan jumlah Menteri sebanyak 34 Menteri, maka satu Menteri akan mendapatkan alokasi mobil senilai Rp2,7 milyar.   [beritasatu]