Ahok Luar Biasa

Basuki Tjahaha Purnama (Ahok) akhirnya mundur dari keanggotaan Partai Gerindra. Wakil Gubernur DKI Jakarta itu, dengan gagah berani melayangkan surat berhenti ditujukan kepada dewan pimpinan pusat partai yang di bawah asuhan Prabowo Subianto yang dikenal sangat "keras" sehingga semua pimpinan parpol koalisinya tak satupun yang berani melawan keinginannya.
Sungguh luar biasa, para awak media semua tahu seperti apa kalau Prabowo marah, tetapi dengan santai Ahok terang-terangan bak prajurit rendahan mengacungkan tinju ke arah "Jenghis Khan" dari Indonesia ini.
Alasan yang dikemukakan, tak sanggup mematuhi anggaran dasar / anggaran rumah tangga partai yang mengusungnya hingga berhasil terpilih menjadi orang nomor dua di Pemprov DKI Jakarta. Bahkan sekarang tinggal menghitung hari untuk menggantikan Jokowi sebagai gubernur.
Ahok tergolong tokoh yang luar biasa. Sejak mengawali jabatan wakil gubernur berani memecahkan kultur.  Jalinan tata-krama komunikasi yang telah berakar-urat di lingkungan pimpinan daerah mampu dibuyarkan.
Publik sempat khawatir ketika Ahok bersuara lantang menantang Lulung Lunggana, tokoh masyarakat Jakarta, yang menduduki posisi  Ketua PPP DKI merangkap wakil ketua DPRD. Ternyata dalam perjalanan waktu, permasalahan bagai lenyap  begitu saja.
Pernyataan Ahok yang punya nama Tionghoa, Zhōng Wànxié,  dalam berbagai kesempatan meledak-ledak menegur pejabat pemprov di depan publik, mirip pemilik memarahi penjaga tokonya, tidak pula berefek ketersinggungan. Para pihak terkesan memaklumi.
Kecemasan kita bukan tanpa alasan. Menyelenggarakan pemerintahan sama dengan mengemban amanah jutaan penduduk. Butuh interkasi positif antar-sesama unsur pimpinan daerah.
Dalam hal menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) antara birokrat dengan DPRD butuh niat,  padangan dan kerja yang harmionis dalam upaya menyejahterakan rakyat. Cakupannya meliputi penanangan sampah dapur, pelayanan pendidikan, kesehatan, kemacetan lalu-lintas, banjir tahunan hingga pembangunan infrastrukur.
Tingkat keberhasilan mengemban amanat rakyat bagi gubernur-wakil gubernur diukur oleh DPRD dari kemampuan merealisasikan APBD. Minim penyerapan atau penggunaan bertanda kegagalan.
Fakta yang terjadi sampai dengan semester ke-2  bulan kedua tahun 2014, pemprov hanya bisa  melaksanakan 21 persen kegiatan dari yang diagendakan. Banyak program pembangunan batal diselengarakan tepat waktu dan tepat anggaran.
Cepat atau lambat, kota kita bisa makin terpuruk. Misal, jumlah kendaraan bermotor terus bertambah. Luas jalan tetap. Karuan saja  setiap hari pengendara terpaksa berebut sejengkal ruang kosong di jalan raya.
Keputusan bercerai dengan Gerindra, menurut hemat kita, bakal jadi beban tambahan yang tidak ringan bagi jajaran aparat pelaksana mulai dari tingkat kelurahan hingga provinsi  dalam merealisasikan amanat APBD. Lawan politik Ahok di DPRD bertambah banyak.
Walau demikian tokoh kita satu ini lagi-lagi lantang menyatakan tak gentar. Menjamin pemerintahnnya ke depan lancar. Sungguh luar biasa! [Pos Kota]