Jokowi Sebut Pilkada Lewat DPRD Potong Hak Politik Rakyat

Presiden terpilih Joko Widodo mengatakan jika RUU Pilkada diputuskan dengan mekanisme kepala daerah dipilih DPRD, merupakan sebuah kemunduran dari sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Menurut dia, pemilihan kepala daerah melalui DPRD sama saja memotong hak politik masyarakat.
"Tidak lah. Itu kan jadi kemunduran. Itu ada kemunduran. Itu pemotongan hak-hak rakyat dalam berpolitik," ujar Jokowi di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (10/9/2014).
Jokowi menilai ketentuan kepala daerah dipilih DPRD, hanya kepentingan politik sesaat saja. Mantan wali kota Solo ini menduga para anggota Parlemen tidak menghitung dan mengkaji dari jangka pendek dan jangka panjang.
"Kalau itu betul-betul kejadian, itu hanya kepentingan politik sesaat saja. Tidak menghitung dari jangka pendek dan jangka panjangnya. Kemudian itu, kepentingan elit-elit parpol yang ingin kuasai kekuasaan di daerah," kata dia.

Elite Haus Kekuasaan
Jokowi menganggap revisi Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah bentuk kepentingan politik sesaat dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat. "Kalau betul kejadian (disahkan), itu kepentingan politik sesaat saja," katanya di Balai Kota, Rabu (10/9/2014).
Jokowi menilai para politikus Senayan yang setuju revisi berpikir dangkal. "Mereka tidak menghitung jangka menengah dan jangka panjang," ucap dia. Ia juga menenggarai revisi RUU Pilkada bentuk kepentingan elit partai yang haus kekuasaan. "Itu kepentingan elite partai yang ingin menguasai kekuasaan di daerah. Arahnya keliatan."
Sejumlah partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih--pendukung bekas calon presiden Prabowo Subianto-Jusuf Kalla--menyetujui pelaksanaan pilkada dikembalikan ke DPRD. Revisi RUU Pilkada rencananya akan disahkan pada 25 September mendatang. Ada pun koalisi PDI Perjuangan menginginkan pemilihan kepala daerah secara langsung.
Jokowi menegaskan, pengesahan RUU Pilkada sebagai bentuk kemunduran dalam berdemokrasi. Sekaligus mengebiri dasar-dasar demokrasi yang telah ditanam. "Ini pemotongan hak-hak dalam berpolitik," ujarnya. Namun, ia mengaku tak punya cara jika RUU Pilkada benar disahkan. Karena itu, ia menyerahkan semuanya ke parlemen.