PDIP: Jokowi Ingin Ramping, JK Ingin Gemuk

Kebersamaan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) menuju kursi pemerintahan ternyata banyak menemui jalan terjal. Dalam prosesnya banyak permasalahan yang harus dilalui mereka.
Misalnya, permasalah itu, ketika kubu Prabowo-Hatta menggugat kemenangan Jokowi-JK ke Mahkamah Konstitusi, masalah kantor transisi, sampai perbedaan pendapat mengenai kabinet ramping dan gemuk.
Jokowi ingin kabinetnya ramping, sementara Jusuf Kalla sebaliknya. Dengan adanya permasalahan itu, apakah Jokowi dan JK sudah mulai tidak sejalan mengatur pemerintahan? 
Menurut Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto, di antara keduanya tidak ada perbedaan pendapat yang menjadi retaknya hubungan Jokowi JK. Semuanya baik-baik saja, karena sampai saat ini masalah kabinet sedang dibahas di kantor transisi.
"Kata siapa? Yang satu mau ramping yang satu mau gemuk," katanya saat dihubungi Republika pada Minggu (24/8/2014).
Kristianto menyampaikan, mengenai masalah kabinet belum dapat disimpulkan, apakah harus ramping atau gemuk. "Karena semua masih dalam kajian dulu," ujarnya.
Saat ditanyakajian kabinet Jokowi-JK yang sedang dibahas Tim Transisi? Hasto tidak mau memberikan bocoroan. Karena semua masih bisa berkembang. "Jadi bukan masalah persentasenya," katanya.
Hasto berjanji, Tim Transisi akan segera menyampaikan jika hasil kerjanya sudah selesai. "Nanti kalau sudah selesai kita sampaikan," kata Hasto.

Belum Bicara

Di lain pihak Jokowi belum memfinalisasi format kabinet pemerintahannya mendatang. Jokowi merasa perlu melakukan pembicaraan dengan berbagai pihak sebelum memutuskan format kabinet.
"Kabinet belum bicara. Dengan partai juga belum bicara. Dengan Pak Jusuf Kalla juga belum bicara," kata Jokowi kepada wartawan di Jakarta, Minggu (24/8/2014).
Jokowi mengaku belum ada kejelasan soal arsitektur kabinet. Dia mengatakan belum ada kepastian apakah kabinetnya akan ramping atau tidak. "Kelembagaan belum jelas. Apa 30, 34, kementeriannya, apa cuma 20," ujarnya.
Tidak ada bocoran dari Jokowi soal bagaimana ia akan memilih menteri nanti. Jokowi hanya mengatakan dirinya memiliki hak prerogatif dalam menentukan menteri. "Yang jelas itu hak prerogatif presiden. Kamu harus ngerti itu," katanya.
Jokowi mengatakan dirinya masih terus mematangkan program-program di pemerintahannya kelak. Menurutnya program-program itu tidak akan berbeda dengan visi misi dan janji kampanye yang telah ia sampaikan.
"Masih dipersiapkan, yang jelas program-program pokok yang sudah saya sampaikan bolak-balik ke masyarakat. Masak saya ulang terus," ujarnya.   [republika]