Karena Ketegasan Jokowi, Dipastikan Cak Imin Akan Dicoret dari Daftar Menteri

Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, akan kembali terpilih secara aklamasi. Keponakan Gus Dur ini akan dinobatkan kembali memimpin partai yang lahir dari rahim NU tersebut.

“Cak Imin akan dipilih aklamasi,” papar Ketua DPP PKB, Marwan Jafar, Jumat (29/8/2014). Menakertrans era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini dinilai berhasil mendongkrak suara PKB hingga mendekati 10 persen.

Prestasi pada pileg 2014 lalu ini mendapat sorotan konstituen PKB. Pada pileg 2009, PKB hanya dapat empat persen.

Marwan menegaskan, perolehan suara yang meningkat seratus persen ini membuat konstituen PKB yakin masa depan PKB semakin cerah. Cita-cita Cak Imin untuk menjadikan PKB lebih unggul dari Golkar pada pileg lima tahun yang akan datang bukan isapan jempol.

Selain itu, Cak Imin dinilai berhasil melakukan konsolidasi untuk mengunggulkan PKB dalam berbagai agenda politik. Konsolidasi dengan NU menjadi kunci kemenangan yang paling utama. Mesin partai bersinergi dengan massa NU di akar rumput. “Ini menyebabkan perolehan suara kami terdongkrak,” imbuhnya.

Cak Imin juga mampu merangkul berbagai pihak. Sikap inklusif yang berasal dari roh toleransi dalam Islam dituangkan dalam sikap politik. Ini kemudian membuat berbagai elemen bangsa menyadari pentingnya politik Islam yang rahmatan lil ‘alamin dibela dan diperjuangkan.

Marwan menyatakan Cak Imin akan mampu membawa PKB semakin cerah lima tahun kedepan. “Kaderisasi dan pemberdayaan masyarakat akan semakin dimaksimalkan nantinya,” papar Ketua Fraksi PKB DPR RI ini.  

Kenyataan ini tentu saja akan segera membentur dengan "ketegasan" atau "pencitraan" Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dalam menyusun kabinetnya. Karena sampai saat ini Jokowi sangat "tegas" melarang menterinya untuk berkiprah di partai, maka secara otomatis Cak Imin harus gigit jari, sesuai dengan prediksinya beberapa waktu yang lalu. Jika benar-benar Cak Imin gagal menjadi menteri karena PKB mengangkatnya sebagai Ketua Umum, artinya jasa PKB adalah NOL BESAR di mata Jokowi. Dan kemudian sejarah akan mencatat bahwa mengagungkan jasa relawan ("kadang rela kadang melawan") adalah suatu keniscayaan dalam perpolitikan di Indonesia ini.