Pasca-pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan presiden
terpilih Joko Widodo (Jokowi) di Bali beberapa hari lalu, Menteri
Koordinator bidang Perekonomian Chairul Tanjung menyatakan, telah
ditunjuk tiga menteri yang akan bertemu dengan pemerintahan Jokowi dan
Jusuf Kalla (JK).
"Presiden melalui Menko Polhukam Djoko Suyanto
menyampaikan bahwa ada tiga orang yang ditunjuk Presiden mewakili
pemerintah yang sekarang, untuk bicara dengan pemerintahan Jokowi- JK,"
ucap CT di kantornya, Jumat (29/8/2014) malam.
Tiga menteri
tersebut adalah Menteri Koordinator (Menko) Politik Hukum dan HAM
(Polhukam), Menko Perekonomian, dan Menteri Sekretaris Negara
(Mensesneg). "Muaranya harus kepada tiga orang," tambahnya.
Dia
menambahkan, pemerintah akan berusaha menjembatani keinginan pemerintah
baru untuk menggali informasi yang lengkap mengenai apa yang telah dan
akan dilakukan pemerintah selanjutnya. "Sehingga sudah bisa on board
pada 20 Oktober," paparnya.
Namun, pertemuan antara menteri yang
ditunjuk Presiden SBY dengan pemerintahan Jokowi-JK belum diketahui
jadwal pastinya. "Sampai hari ini belum ada permintaan dari Pak
Jokowi-JK," kata CT.
Terkait dalam pertemuan empat mata antara
kedua belah pihak di Bali, menurut CT SBY dan Jokowi lebih banyak
berbicara tentang APBN dan hal kenegaraan lainnya.
"Menurut
saya pemerintahan Jokowi-JK didukung oleh partai-partai pendukung
harusnya pembahasan di DPR untuk RAPBN 2015 harusnya dikawal betul oleh
fraksi pendukungnya bukan kewenangan pemerintah semata. Jangan lupa hak
budget di DPR," pungkasnya.
CT Minta Agar Jokowi Tak Lempar Tanggung Jawab Ke SBY
Lebih Lanjut, CT ikut angkat
bicara setelah muncul banyak desakan ke pemerintahan Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)
bersubsidi oleh Jokowi. CT menanggapi adanya pernyataan yang menyebutkan bahwa
pemerintahan SBY memberi jebakan dan memberatkan Jokowi melalui besarnya
anggaran subsidi BBM.
Menurut CT, setiap pemerintah mempunyai beban
masing-masing. Saat ini SBY menjalani bebannya dalam memimpin negara. CT
juga meminta pemerintahan Jokowi bisa menanggung
bebannya sendiri. CT meminta jangan sampai beban yang seharusnya dilalui
Jokowi malah dilimpahkan ke SBY.
"Selalu diarahkan begitu beban yang yang akan datang. Setiap
pemerintah memiliki beban masing masing. Jangan sampai beban ke depan
dibebankan sekarang. Begitupun sebaliknya," ucap CT di kantornya, Jumat
(29/8/2014) malam.
Mantan ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) ini meminta semua pihak
tidak saling menyalahkan dan mengorbankan kepentingan orang lain demi
kepentingan sendiri.
"Jangan sampai ada yang salah, jangan mengorbankan kepentingan orang
lain demi kepentingan sendiri. Pemerintah punya beban masing masing.
Nanti Jokowi punya beban sendiri," tutupnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar