“Jadi, begini. Kita juga tidak menutup mata apa yang ada di arus bawah. Kemudian kalau diminta untuk membangun bangsa ini ya, kenapa tidak?,” ujar Teguh di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (29/8/2014).
Teguh menyebut jika desakan bawah agar bergabung dengan Jokowi-JK ini berasal dari DPD sejumlah daerah. Hal ini bisa menjadi salah satu faktor pendorong perubahan arah koalisi PAN. Namun, dia belum bersedia mengatakan pengurus daerah mana saja yang dimaksud.
“Ya, akan banyak faktor. Misalnya kalau desakan dari bawah maka dari DPP tidak akan tinggal diam. Ini kan aspirasi desakan dari bawah. Tapi, yang pasti sikap PAN kan saat ini masih di KMP (desakan arus bawah) dari daerah misalkan teman-teman DPD, mungkin saya sebaiknya tidak kasih tahu,” kata Sekretaris Fraksi PAN di DPR tersebut.
Dia menambahkan dalam PAN ada dua forum yang menjadi penentu putusan yaitu rakernas dan kongres. Pasalnya, kedua forum ini melibatkan aspirasi suara dari pengurus daerah. Kemudian, soal tawaran kabinet menteri dari koalisi Jokowi-JK untuk PAN, dia mengaku belum mengetahui adanya kabar tersebut. Tapi, dia tidak menampik kalau memang ada kemungkinan komunikasi ke arah tersebut.
“Dalam konteks politik kontemporer kan komunikasi politik adalah hal yang lazim. Tapi, kalau sampai pembicaraan ada sharing di kabinet sampai saat ini terus terang saya tidak tahu. Ya, kalau sampai saat ini posisinya masih ada satu bulan 20 harian lah. Menurut saya situasinya masih dinamis,” sebutnya.
Lantas, bagaimana dengan pertemuan SBY dengan Jokowi di Bali, dua hari lalu? Teguh menegaskan dalam arah koalisi, PAN tidak akan terpengaruh
dengan sikap SBY. Meskipun SBY merupakan besan dari Ketua Umum PAN Hatta Rajasa. Menurutnya, pertemuan SBY-Jokowi itu dianggap hanya sebagai tradisi bagus terkait estafet peralihan kepemimpinan nasional.
“Ya kalau kami melihatnya sebagai sebuah tradisi bagus. Bahwa estafet kepemimpinan nasional itu bisa dilakukan dengan elegan dan mulus. Tapi, kalau dalam konteks PAN, dia memiliki hubungan pribadi, besan, saya tahu pengambilan putusan Pak Hatta tidak didasarkan sikap SBY. Tapi, oleh masukan dari kader, dari konstituen dalam konteks ini adalah DPP, DPW, dan DPD,” ungkapnya.
Bantahan dari Waktum PAN
Di Lain pihak, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Drajad Wibowo menepis kabar jika sejumlah pengurus di daerah mendesak agar partainya bergabung dengan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut dia, belum ada usulan apapun dari sejumlah DPD.
"Secara formal organisasi belum ada usulan apapun dari daerah," kata Drajad dalam pesan singkatnya, Jumat (29/8/2014).
Drajad menegaskan jika suara daerah yang mendesak gabung ke Jokowi adalah DPD maka hal itu keliru.
"Pengurus DPD? DPD kalau di PAN itu tingkat kabupaten kota. Tidak ada sama sekali," kata mantan Anggota Komisi XI periode 2004 - 2009 itu.
Namun, diakuinya memang ada sejumlah kader PAN yang sejak awal mendukung Jokowi-JK. Tapi, menurutnya hal itu hanya suara kader bukan mewakili partai.
"Kalau obrolan lisan memang ada sebagian kader PAN yang sejak awal mendukung nomor dua. Kalau bicara PAN, kita kan melihatnya secara formal organisasi," sebutnya.
Sebelumnya, Wakil Sekjen PAN Teguh Juwarno menyebut kalau internal partainya sudah mendapat desakan dari bawah agar berkoalisi dengan Jokowi-JK. Dia mengatakan jika desakan bawah itu berasal dari DPD sejumlah daerah. Hal ini menurutnya bisa menjadi salah satu faktor pendorong perubahan arah koalisi PAN.
Namun, dia belum bersedia mengatakan pengurus daerah mana saja yang dimaksud.
“Ya, kan ada banyak faktor. Misalnya kalau desakan dari bawah maka dari DPP tidak akan tinggal diam. Ini kan aspirasi desakan dari bawah. Tapi, yang pasti sikap PAN kan saat ini masih di KMP (Desakan arus bawah) dari daerah misalkan teman-teman DPD, mungkin saya sebaiknya tidak kasih tahu,” kata Teguh di Gedung DPR, Jumat (29/8/2014). [detik]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar