Dampak kenaikan dasar tarif listrik (TDL)
masih kerasa di masyarakat. Hal inilah yang menjadi alasan kurang tepat
jika dilakukan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Wakil
Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai
Demokrat, Ramadhan Pohan mengatakan, dorongan pasangan presiden terpilih
Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
menaikkan harga BBM dinilainya dapat merugikan pemerintahan saat ini.
"Masalahnya
bahwa meminta Pak SBY menaikkan BBM sama aja dengan jebakan Batman,"
ujar Ramadhan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (29/8/2014).
Menurutnya,
SBY selaku kepala negara tidak bisa mengeluarkan kebijakan yang
bersifat sensitif itu dalam waktu singkat. Lanjutnya, untuk menaikkan
harga BBM yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat butuh
pertimbangan matang.
"Pak SBY orang yang terencana tidak bisa
bekerja sembarangan atau acak-acakan. Dengan efektitas kerja cuma 25
hari, itu saya rasa tidak mungkin untuk menciptakan kondisi bagi
kenaikan (BBM) itu sendiri," ucapnya. [sindonews]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar